REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSELS--Parlemen Eropa memberikan lampu hijau, Kamis bagi pembentukan korps diplomatik pertama Eropa yang bertujuan memberikan blok itu suara yang lebih kuat dan bersatu dalam forum global. Badan Aksi Luar Negeri Eropa (EEAS) itu akan dipimpin ketua urusan luar negeri Uni Eropa (EU) Catherine Ashton, yang akan mengawasi kelompok 6.000 pejabat, diplomat dan para ahli yang berada di Brussels dan kedutaan-kedutaan besar di seluruh dunia.
Para anggota parlemen Eropa dengan 549 suara setuju pembentukan EEAS dan 78 menentang dua minggu setelah parlemen itu menandatangani satu perjanjian politik dengan institusi-inttitusi lain EU setelah perundingan-perundingan yang alot. Ashton dari Inggris diangkat untuk jabatan badan itu yang diusulkan dalam Perjanjian Lisabon EU, November 2009, satu pilihan yang mengundang kecaman terhadapnya karena kurang pengalaman dalam forum internasional.
Dia kini menghadapi tugas mengisi jabatan-jabatan di blok itu yang termasuk 27 negara, yang terdiri dari berbagai kepentingan, anggota paling lama, anggota yang kuat, yang lebih kecil, dan anggota baru. Selama berbulan-bulan perundingan para anggota parlemen Eropa berusaha membatasi pengaruh negara-negara anggota mengenai kebijakan-kebijakan yang sampai kini semata-mata ditangani oleh Komisi Eropa, seperti bantuan pembangunan.
Berdasarkan perjanjian itu, sepertiga dari jabatan-jabatan itu akan diisi oleh para diplomat dari kementerian-kementerian luar negeri nasional dan mereka akan dapat memegang jabatan mereka untuk 10 tahun. Para anggota parlemen Eropa dapat menjamin pengawasan dalam masalah-masalah anggaran belanja.