REPUBLIKA.CO.ID, Otoritas sipil Israel telah menerima instruksi pemerintah untuk meningkatkan pengamanan dan pengawsan terhadap konstruksi Palestina--yang dianggap ilegal--di Area C, Tepi Barat, demikian menurut replik seorang pejabat administrasi kepada Pengadilan Tinggi.
Replik dari otoritas administrasi infrastruktur, Kolonel Zvika Cohen, dibacakan sebagai respon petisi yang dikeluarkan Regavim. Kelompok yang disebut terakhir mengupayakan penghancuran konstruksi yang berlokasi di Tepi Barat tersebut dengan mengatakan sebagai 'ancaman keamanan'.
Regavim adalah kelompok organisasi pertanahan nasional yang getol menentang pemukiman Palestina yang dibangun kembali di atas lahan perumahan yang telah dibuldozer.
Dalam dengar pendapat di Pengadilan Tinggi Israel, sebulan lalu, wakil negara, Nahi Ben-Or mengatakan selama ini tidak pernah ada pengawasan dan peningkatan pengamanan terhadap konstruksi yang diangga ilegal. Pada akhir dengar pendapat, hakim memerintahkan Nahi untuk membawa informasi tambahan dan menyeru tindakan mereka, yang kurang mengawasi, sangat tidak memadai.
Tindakan institusi yang diwakili Nahi menyiratkan pemerintah Israel tidak bermaksud menggusur satu pun konstruksi di sebuah desa, El-Bireh, karena bukan sebuah prioritas. Namun Regavim bersikeras bermaksud menghancurkan rumah-rumah warga Palestina.
"Menteri Pertahanan telah memberi instruksi untuk melangkah lebih dari sekedar pengawasan terhadap konstruksi 'ilegal' yang dibangun warga Palestina karena struktur tersebut berpotensi mengancam keamanan," demikian Regavim menyatakan alasan dalam respon mereka di pengadilan.
Penggilasan rumah-rumah di Hebron
Menurut sumber dari Departemen Pertahanan Israel, penghancuran diutamakan bagi bangunan yang dekat dengan jalan-jalan di Lembah Jordan dan Gunung Hebron. Sebagai contoh, dua bangunan di dekat Hebron dihancurkan pada pekan lalu.
Kepala Regavim, Yehuda Eliyahu mengataka, "Sejauh yang dapat kami lihat di lapangan, tidak ada peningkatan pengawasan di tempat-tempat yang berisiko mengancam keamanan. "Satu lagi negara membiarkan dan membuka peluang mengancam," ujarnya. "Itulah mengapa negara ini semakin kehilangan tanahnya," ujar Yehuda lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika