Selama 2 hari dalam pertemuan Umum, para Pengacara memperoleh laporan dan data yang akurat tentang Insiden Penyerangan Tentara Israel dari Pusat Pelaporan Korban antara lain tentang pelanggaran-pelanggaran HAM dan Hukum Internasional yang dilakukan oleh Tentara Israel seperti: Pembunuhan, Penyiksaan, Pelecehan termasuk terhadap wanita, Penculikan, dan sebagainya. Di mana karena tindakan tersebut secara sistimatis dan meluas (sistematic and widespread) turut mendukung upaya Israel mengisolir Rakyat Palestina agar musnah maka bisa dikategorikan sebuah pembantuan Kejahatan Genoside (accesory to Genocide).

Pertemuan juga menkaji secara mendalam kemungkinan-kemungkinan melayangkan tuntutan terhadap Israel melalui Pengadilan atau Forum International seperti ICC (International Criminal Court) dan United Nation Human Right Council (Dewan HAM PBB). Hanya sayangnya peserta menemui hambatan karena negara dengan jumlah korban antara lain Turki belum nejadi Negara Pihak (State Party) dalam ICC. Indonesia pun demikian, walaupun sudah menandatangai Piagam ICC namun sampai hari ini DPR-RI belum meratifikasinya menjadi Undang-Undang RI.

Hambatan demi hambatan memang ditemui dalam diskusi dan pengkajian bersama, namun semangat untuk tetap menuntut Israel atas kekejiannya tetap dimiliki oleh para Peserta. Karena para peserta berpendapat, harus ada gerakan perlawanan hukum untuk setidak-tidaknya membuka mata Publik Internasional bahwa arogansi Israel yang berjalan diatas semua hukum dan Hukum Internasional haruslah dihentikan atau setidak-tidaknya dihambat.

Bagi negara-negara yang memiliki Universal Jurisdiction atau dapat mengadili terjadinya pelanggaran terhadap warga negaranya diluar teritorialnya, seperti Belgia, Inggris, Yunani, Amerika Serikat, dan lain-lain. juga mempresentasikan kemungkinan mengajukan tuntutan kepada Israel di negara tersebut. Namun masih ditemukan hambatan dimana untuk eksekusi keputusan pengadilannya, maka pihak yang dituntut haruslah masuk ke teritorial negara tersebut.

Salah satu harapan yang disampaikan para peserta kepada Indonesia adalah agar delegasi Indonesia mulai menghimbau Pemerintah dan DPR RI untuk menjadi Negara Pihak (State Party) dalam ICC, dan segera mengeksaminasi melalui pengadilan di negara Indonesia terhadap pelanggaran tersebut. Karena menjadi negara pihak dan telah melakukan eksamniasi melalui peradilan dalam negeri negara pihak masing-masing adalah prasyarat untuk dapatnya Indonesia mengajukan perkara ini ke ICC.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahu membahu memberikan dukungan dari masing-masing peserta baik bersama maupun bilateral dalam rangka mempersiapkan tuntutan-tuntutannya. Sedangkan dari Indonesia, yang diwakili Mahendradatta dan Adnan Wirawan menyampaikan rencana melakukan Tuntutan kepada Israel melalui Dewan HAM PBB (UNHRC) di Geneva, dan rencana ini langsung disambut baik dan kan diikuti oleg peserta-peserta yang lain antara lain Malaysia,Turki,Inggris, Yunani, Yaman,Sudan dlsb.