REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Pemerintahan Presiden Barack Obama mengumumkan sebuah kebijakan baru yang memperketat manajemen laut, pesisir, dan danau besar. Para pejabat mengatakan kerangka kerja itu dibuat untuk mengantisipasi kejadian bocornya kilang lepas pantai yang menguras perhatian AS beberapa bulan ini.
Dalam kebijakan baru ini, pemerintah akan membentuk sebuah dewan kelautan Nasional yang akan mengkoordinasikan kerja badan-badan federal yang terlibat dalam perencanaan konservasi dan kelautan. Tapi, kebijakan baru ini tidak menciptakan pembatasan baru atau peraturan, dan tidak diharapkan memiliki efek jangka pendek pada pengeboran minyak lepas pantai.
Nancy Sutley, ketua Dewan Gedung Putih untuk Kualitas Lingkungan, mengatakan kebijakan baru mengakui bahwa penggunaan laut terus bertambah pada tingkat yang menantang kemampuan untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya.
Di antara prinsip-prinsip utama kebijakan adalah proses zonasi yang batas-batas rekreasi dan kegiatan komersial tertentu di daerah-daerah yang ditunjuk, yang dikenal sebagai perencanaan tata ruang laut. Para pendukung proses tersebut mengatakan hal itu akan membantu keseimbangan dan pengelolaan yang lebih baik.
Zona ini akan diawasi oleh organisasi-organisasi regional baru, dengan persetujuan akhir dari Dewan Kelautan Nasional. Kebijakan ini berdasarkan rekomendasi akhir dari dua lusin ahli senior dari Ocean Policy Task Force yang didirikan Obama tahun lalu.
Para pendukung lingkungan memuji kebijakan kelautan sebagai langkah penting dalam mempromosikan lingkungan yang sehat. "Pperencanaan tata ruang kelautan dan pesisir akan memungkinkan untuk keputusan yang lebih transparan tentang bagaimana mengelola, menjaga, dan memulihkan kesehatan laut," kata Vikki Spruill, presiden dan chief executive Ocean Conservancy, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
