REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Menteri luar negeri Korea Utara tiba di Myanmar, Kamis (29/7) untuk berunding dengan junta, demikian kata seorang pejabat. Kunjungan itu dilakukan ditengah-tengah kekhawatiran Barat tentang kemungkinan kerja sama nuklir antara kedua negara itu.
Pak Ui Chun tiba di Yangon, tetapi ia diperkirakan akan mengunjungi Pagoda Shwedagon sebelum mengunjungi ibu kota Naypyidaw, Jumat (30/7) esok untuk bertemu dengan sejawatnya Nyan Win, kata seorang pejabat Myanmar yang tidak bersedia namanya disebutkan. Rincian lengkap jadwal lawatan Pak tidak segera diketahui, tetapi ia diperkirakan akan berada di negara yang diperintah militer itu hingga Ahad.
Myanmar memutuskan hubungan dengan Pyongyang tahun 1983 setelah satu usaha pembunuhan yang gagal oleh para agen Korea Utara (Korut) terhadap Presiden Korea Selatan (Korsel) kala itu, Chun Doo-Hwan, dalam kunjungan ke negara yang dulu bernama Burma. Usaha pembunuhan itu menewaskan 21 orang.
Namun, kedua negara yang dicap Amerika Serikat sebagai "pos depan tirani" tersebut telah membangun kembali hubungan dalam beberapa tahun belakangan ini. Dua negara itu juga memulihkan hubungan diplomatik tahun 2007.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pekan lalu menyatakan kekhawatirannya pada hubungan militer antara kedua negara itu. "Kami tahu bahwa sebuah kapal dari Korut baru-baru ini mengirim peralatan militer ke Burma dan kami tetap khawatir akan laporan-laporan bahwa Burma mungkin sedang meminta bantuan dari Korut menyangkut satu program nuklir," katanya dalam kunjungan ke Hanoi.
Pada Juni, junta yang berkuasa menepis tuduhan-tuduhan bahwa Myanmar telah memulai satu program senjata atom dengan bantuan Pyongyang. Bantahan itu dibuat dalam satu film dokumentasi yang diproduksi kelompok berita yang berpangkalan di Norwegia, Suara Demokratis Burma.
Film dokumentasi itu mengutip seorang tentara senior yang membelot dan bertahun-tahun mememiliki "bahan rahasia penting". Film itu menunjukkan ribuan foto dan kesaksian dari para pembelot yang menurutnya mengungkapkan ambisi nuklir junta dan satu jaringan rahasia terowongan bawah tanah yanng diduga dibangun dengan bantuan Korea Utara.
Myanmar sedang bersiap-siap menghadapi pemilu tahun ini. Namun para pengamat mengkritik dan menyebut pemilu sebagai kedok semata karena undang-undang melarang pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi ikut serta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
