REPUBLIKA.CO.ID,PBB--Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Kamis memperpanjang setahun mandat Misi Bantuan PBB di Irak (UNAMI) dan meminta agar para pemimpin negara itu mempercepat pembentukan pemerintah yang inklusif.Badan yang memiliki 15 anggota itu dengan suara bulat mengesahkan sebuah resolusi, yang disponsori oleh Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Turki, yang memperpanjang mandat UNAMI. Mandat yang habis masa berlakunya Sabtu itu diperpanjang hingga 31 Juli 2011.
Dewan telah menyampaikan keinginannya untuk meninjau kembali mandat itu "dalam 12 bulan atau lebih cepat, jika diminta oleh pemerintah Irak".Seperti yang Sekjen PBB Ban Ki-moon lakukan Rabu, dewan itu juga meminta para pemimpin Irak yang berselisih untuk membentuk dengan cepat pemerintah "yang mencerminkan keinginan dan kedaulatan rakyat Irak dan harapan mereka pada Irak yang kuat, independen, bersatu dan demokratis" segera sesudah pemilihan parlemen Maret lalu.
Blok Iraqiya pimpinan mantan perdana menteri Iyad Allawi menang dalam pemilihan 7 Maret dengan 91 kursi di parlemen yang memiliki 325 kursi, atas aliansi Negara Hukum pimpinan PM Nuri al-Maliki yang memperoleh 89 kursi.Keduanya, bagaimanapun, gagal memperoleh mayoritas suara di parlemen, dan pembicaraan mengenai pembentukan pemerintah koalisi dengan partai lain tampaknya telah macet.
Kebuntuan politik yang tak hilang-hilang itu bertepatan waktunya dengan meningkatnya kekerasan gerilya, dimana 42 orang tewas pada Selasa, hanya beberapa hari setelah menteri-menteri pemerintah mengatakan lebih banyak orang tewas dalam kerusuhan Juli ketimbang bulan apapun sejak Mei 2008.
Dalam kaitan itu, dewan menekankan bahwa keamanan personil PBB sangat penring bagi UNAMI untuk melakukan pekerjaannya, dan oleh karena itu minta pada pemerintah Irak dan negara anggota lainnya "untuk terus memberikan bantuan keamanan dan logistik pada kehadiran PBB di Irak".
Dalam laporan terakhirnya mengenai Irak, Ban memperingatkan bahwa penangguhan terus dalam pembentukan pemerintah akan memanaskan "rasa ketidakmenentuan yang meningkat di negara itu". Ia menambahkan "beberapa elemen yang telah menentang peralihan demokratis di Irak mungkin akan berupaya untuk mengeksploitasinya.
Wakil khususnya untuk Irak, Ad Melkert, telah memperingatkan para anggota dewan, Rabu, bahwa "implikasi praktis dari pengurangan militer AS sekarang mulai mempengaruhi kerja" UNAMI.Pada Senin, Presiden AS Barack Obama berjanji bahwa negaranya akan mengakhiri misi tempurnya di Irak seperti dijadwalkan pada 31 Agustus meskipun ada peningkatan dalam kekerasan belakangan ini.
Ada sekitar 65.000 tentara AS sekarang ini ditempatkan di Irak, dan Obama telah memerintahkan pasukan itu untuk dikurangi menjadi 50.000 pada 1 September.Melkert menyatakan ia sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah Irak "untuk menjamin bahwa syarat bagi kehadiran PBB pada masa depan adalah atas dasar aman dan berkelanjutan"
Hal itu, tambahnya, akan minta finalisasi status perjanjian misi PBB-Irak dan peningkatan dalam keamanan dan kemampuan operasional PBB sendiri yang melibatkan penerbangan, transpor dan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika