REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY--Presiden Meksiko, Felipe Calderon, bersedia untuk mengubah strategi memerangi obat bius dan pencucian uang. Hal dikatakan kannya pada Selasa (10/8) setelah mendengar kritik pedas dari para pemimpin oposisi. Ia dikritik dalam sebuah pertemuan.
Partai oposisi mengkritik lebih dari 28 ribu orang tewas dalam kekerasan akibat kebijakan Calderon. Dan ini terjadi justru saat Calderon melancarkan perang anti obat-obatan terlarang pada akhir tahun 2006. Ia mengirim ribuan pasukan untuk memberangus gembong narkoba.
"Saya tahu bahwa strategi dipertanyakan, dan secara administrasi, saya bersedia untuk merevisi, menguatkan atau mengubahnya jika diperlukan," kata Calderon. "Apa yang saya tanyakan, cukup, untuk ide-ide yang jelas dan proposal yang tepat mengenai bagaimana memperbaiki strategi ini."
Rangkaian pertemuan dimulai minggu lalu. Rapat ini membicarakan ide untuk memberantas narkoba. Selain Calderon, turut hadir para akademisi, para ahli, dan kelompok-kelompok sipil untuk bertukar ide.
Selama lebih dari tiga tahun setengah, Calderon membela kebijakan keras, bahkan pertempuran gambut kartel setan dan serangan terhadap polisi menyebar jauh ke Meksiko dan sepanjang daerah yang berbatasan dengan Amerika Serikat.
Sekarang tampaknya Calderon lebih bersedia membahas alternatif, bahkan legalisasi obat-obatan. Beberapa kritik paling keras dari para pemimpin oposisi datang tentang masalah pencucian uang. Dana sekitar 10 miliar dolar AS dalam bentuk tunai dicurigai terkait dengan arus perdagangan narkoba melalui Meksiko setiap tahun.
"Strategi pemerintah tidak bekerja," kata Yesus Ortega, pemimpin Partai Demokratik Revolusi kiri. “Kebijakan pemerintah ini berarti menyerang sistem keuangan,”
Meksiko memberlakukan larangan transaksi dolar AS pada bulan Juni. Juga membatasi jumlah wisatawan tanpa rekening bank untuk menukar uang maksimal 1.500 dolar AS dalam bentuk tunai setiap bulan.
Meski bersedia, Calderon mengatakan, Meksiko memiliki kesulitan menyewa ahli keuangan yang diperlukan untuk memerangi pencucian uang. Hal ini karena upah di sektor swasta lebih tinggi dan risiko pelayanan pemerintah yang lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
