REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di penampungan beberapa KBRI negara-negara Timur Tengah terus bertambah. Selain banyak TKI yang memang habis masa kontraknya, juga sebagai dampak liburan musim panas.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar membenarkan kondisi tersebut. ''Ternyata, menjelang bulan Agustus, hasil monitoring kami, jumlah TKI yang minta perlindungan di penampungan terus meningkat," ujarnya, Kamis (12/8).
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) saat ini sedang melakukan monitoring penyebab pasti peningkatan penampungan TKI. Pemantauan meliputi penampungan TKI di KBRI Jordania, Jeddah, Uni Emirat Arab, dan Riyadh.
Meskipun biasanya menjelang musim libur di berbagai negara menjadi faktor peningkatan ini, satuan tugas Kemnakertrans tetap mencari tahu korelasi hal tersebut. Apalagi, dikhawatirkan adanya penambahan TKI yang bermasalah.
Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnakertrans, Malik Harahap, menjelaskan, jumlah TKI yang ditampung di negara penempatan Timur Tengah mencapai ribuan. Salah satunya dipicu liburan musim panas. "Dalam waktu dekat kami akan mencari solusi atas persoalan ini," katanya.
Sementara itu, kalangan pengusaha yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) pesimistis terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus TKI bermasalah di Timur Tengah. Semisal yang diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani yang baru saja kembali dari Arab Saudi. "Saya masih menyaksikan puluhan WNI, sebagian besar perempuan, terlantar di bawah jembatan layang di Jeddah. Mereka menanti untuk bisa dipulangkan. Perwakilan Indonesia di Saudi seperti KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, tidak berbuat apa-apa," keluhnya.
Namun demikian, Yunus menaruh apresiasi kalau informasi dan data yang disampaikan Atase Tenaga Kerja KBRI di Riyadh, Arab Saudi, Mustafa Kamal, yang menyebutkan 98 persen kasus TKI di Arab Saudi selama 2009 berhasil dituntaskan. "Ini baru satu-satunya atase yang semula dinilai tidak berpengalaman tentang permasalahan TKI, tetapi kurang dari satu tahun sudah bisa menyelesaikan ribuan (98 persen) TKI bermasalah," ujarnya.
Jika kondisi ini benar adanya, juga akan menguntungkan konsorsium asuransi perlindungan TKI di dalam negeri, karena tidak ada lagi yang kembali ke Tanah Air dengan membawa masalah. " Jika tidak, maka dia melakukan kebohongan publik,” cetus Yunus.
Himsataki banyak menerima pengaduan, baik dari TKI maupun PJTKI, tentang permasalahan yang dihadapi di Arab Saudi. Biasanya permasalahan itu meliputi kondisi penempatan dan perlindungan TKI. Dari percakapan dengan sejumlah tokoh Indonesia di Saudi, ujar Yunus, diharapkan perwakilan Indonesia tidak berpangku tangan dan menyerahkan masalah pemulangan TKI kepada Pemerintah Arab Saudi. "Kita bangsa bermartabat, punya tanggungjawab, punya asuransi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika