REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD--Partai yang meraih kursi terbanyak pemilu di Irak pada Maret lalu telah menghentikan perbincangan untuk membentuk koalisi. Pembicaraan selama lima bulan itu belum banyak memberikan hasil.

Partai al-Iraqiya sedang bernegosiasi dengan kelompok yang dipimpin Perdana Menteri, Nouri al-Maliki. Tetapi partai tersebut marah lantaran dalam sebuah wawancara televisi Maliki mengatakan bahwa al-Iraqiya mewakili Sunni Irak. Al-Iraqiya, yang mengatakan sebagai partai nonsektarian, menginginkan permintaan maaf dari Maliki sebelum pembicaraan dilanjutkan.

"Kami menuntut agar Maliki minta maaf, bukan untuk Iraqiya tetapi untuk para pendukung Iraqiya yang memilih proyek nasional dan bukan satu sektarian," kata juru bicara Maysoon al-Damaluji, seperti diberitakan BBC, Senin (16/8).

Irak tidak memiliki pemerintahan baru selama lima bulan setelah pemilihan parlemen pada Maret lalu. Kebuntuan politik terutama disebabkan oleh Maliki yang tidak bersedia memberi jalan mendukung Iyad Allawi, yang memenangkan dua kursi Partai Iraqiya.

Akan tetapi tidak ada yang memiliki suara mayoritas secara bulat, bahkan jika Maliki mengundurkan diri, harus ada kesepakatan di antara mereka, atau dengan orang lain, untuk membentuk koalisi. Iraqiya memenangkan pemilu dengan 91 kursi dari 325 anggota Dewan Rakyat, sedangkan Partai Negara Hukum hanya memiliki dengan 89 kursi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika