REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM--Avi Issacharoff, seorang koresponden Israel untuk masalah Palestina pada harian Ha'aretz memandang skeptis upaya AS untuk menarik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Presiden Palestina Mahmud Abbas ke meja perundingan. Ia mengatakan, bisa saja perundingan kembali dimulai. Tetapi dari sudut isi perundingan langsung, jika itu diadakan, ia tidak melihat kesempatan besar untuk maju.
Issacharoff menambahkan, "Kalau soal Netanyahu, kita masih tetap terpaku pada masalah perbatasan, pada kehadiran militer di Lembah Yordan. Jadi kita tidak dapat bergerak ke masalah lebih besar seperti Yerusalem, di mana kedua belah pihak segera terbakar amarah, begitu kompleks mesjid Al Aksa disinggung, sehingga masalah remeh lainnya saja tidak dapat dibicarakan lagi.“
Menurut laporan harian Ha'aretz, dalam kabinet keamanan Israel, sebagian besar anggotanya setuju, bahwa pembangunan pemukiman di Tepi Barat Yordan dimulai sepenuhnya, segera setelah moratorium dari November 2009 itu berakhir bulan depan.
Mantan menteri Palestina untuk urusan tahanan, Abu Saida, yang juga menjadi penasehat Abbas mengatakan dalam wawancara dengan radio Israel, bahwa Israel terlalu arogan dalam hal ini. "Kami sedang berada dalam konflik. Kami perlu hakim yang memutuskan, siapa yang salah dan siapa tidak. Sikap mana yang benar dan tidak. Siapa yang menyabot proses perdamaian dan tidak," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan pemerintah Israel hanya akan menerima undangan untuk mengadakan perundingan langsung mengenai perdamaian dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, jika pemerintah Amerika Serikat yang mengundang, dan bukan apa yang disebut sebagai Kuartet Timur Tengah. Kabinet keamanan yang terdiri dari tujuh orang dan berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyepakati hal tersebut.
Selain itu, undangan dari Gedung Putih tersebut tidak boleh mengikutsertakan syarat, yang harus dipenuhi Israel sebelum memulai perundingan kembali dengan Abbas, yang telah terhenti satu setengah tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika