REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Sebagian anggota DPR beranggapan, pengiriman nota protes ke Malaysia tak cukup. Mereka mendesak pemerintah agar menarik duta besar Indonesia di Malaysia.
Setelah melayangkan nota protes ke pemerintah Malaysia, pemerintah diminta menarik Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Aksi tersebut dipandang perlu demi menegakkan wibawa Indonesia.
Anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan Kementerian Luar Negeri harus berani memanggil duta besarnya. ‘’Sikap itu baru tegas dan menunjukkan perasaan Indonesia atas insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," tuturnya Kamis (19/8) di Jakarta.
Indonesia pernah menarik duta besarnya untuk Australia ketika kedaulatan negara disinggung. Perkaranya tidak sama, kata Tantowi, namun secara akumulatif Malaysia sudah berulang kali menyinggung kedaulatan dan harga diri ibu pertiwi.
Pernyataan yang sama dilontarkan anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani. ‘’Panggil duta besar kita,’’ ucap Muzani.
Penarikan dapat dilakukan hingga Malaysia memberi penjelasan kepada pemerintah Indonesia atas apa yang sesungguhnya terjadi. Setelah tuntas, baru Kementerian Luar Negeri dapat mengembalikan duta besarnya.
Senin depan (23/8) Komisi I berencana memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, serta tiga petugas KKP. Menurut Tantowi, dewan merasa perlu mendengarkan kesaksian tiga petugas KKP yang begitu dilepaskan langsung berbicara kepada wartawan televisi, bahwa mereka baik-baik saja selama proses penangkapan berlangsung. Komisi I, kata Tantowi, terus terang curiga terhadap pernyataan mereka di televisi. Bukan tidak mungkin mereka ditekan untuk mengatakan kondisi yang tidak sebenarnya. Kalau perlu ketiganya akan dimintai keterangan di bawah sumpah.
Setelah mendengarkan pernyataan dari petugas KKP, Komsisi I berencana memanggil Menteri Luar Negeri. ‘’Kami akan minta Marty Natalegawa duduk bersama menteri dari Malaysia untuk membahas masalah perbatasan yang selama ini tidak tuntas,’’ sambung dia.
Tantowi mengatakan alasan Menteri Luar Negeri kalau Indonesia tidak bisa bersikap tegas pada Malaysia karena banyaknya TKI di sana sangat tidak beralasan. Berdasarkan data Migrant Care, LSM yang peduli pada isu buruh, sepanjang 2009, 62 persen TKI Indonesia yang berjumlah 4,5 juta bekerja di Malaysia. Tetapi dari 1.100 TKI yang meninggal, 70 persen di antaranya meninggal di Malaysia.
‘’Ini tidak bisa jadi alasan, meski TKI menyumbang Rp 100 triliun devisa. Jangan mentang-mentang dikasih uang lalu harkat kita hilang,’’ tegas dia.
Memulangkan tujun nelayan Malaysia tanpa sanksi apa pun sudah jelas salah. Tantowi mengibaratkan, mengirim maling pulang dan membiarkannya.
Muzani menambahkan, diplomat Indonesia perlu memelajari beragam metode dalam berdiplomasi dengan Malaysia. Ia sepakat konfrontasi bukan jalan penyelesaian masalah. Indonesia tidak salah, katanya, kalau menerapkan diplomasi yang lebih menekan Malaysia demi menjaga kedaulatan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika