REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBERG--Lebih dari 1 juta pegawai negeri sipil menghentikan pekerjaan mereka dan turun ke jalanan kota-kota di Afrika Selatan. Mereka menari, bernyanyi sembari menyerukan tuntutan gaji yang lebih tinggi.
Hingga Kamis, aksi mogok kerja memasuki hari ke dua. Di Johannesburg, para demonstran menutup jalan masuk dua rumah sakit. Sementara para guru menyatakan akan memblokir jalan tol utama kota Johannesburg.
Aktivitas layanan umum hampir seluruhnya lumpuh. Rumah sakit serta kantor polisi hanya menyediakan layanan darurat saja. Dan sekolah-sekolah terpaksa harus tutup.
Aksi mogok kerja pegawai negeri yang digelar sejak hari Rabu (18/8) ini menuntut kenaikan gaji sebesar 8,6 persen serta uang rumah sebesar 1.000 Rand atau sekitar 107 Euro per bulannya. Serikat kerja menyatakan aksi mogok akan terus digelar sampai tuntutan mereka dipenuhi pemerintah Afrika Selatan.
Maurice Mabusela dari serikat pekerja rumah sakit mengatakan, apa yang mereka ingin katakan dengan aksi itu adalah bahwa tawaran pemerintah tidak mencukupi tuntutan mereka. "Ini juga merupakan alasan, kenapa kami melakukan aksi mogok."
Minggu lalu, pemerintah Afrika Selatan telah menawarkan kenaikan gaji sebesar 7 persen serta pemberian uang rumah sebesar 700 Rand. Pemerintah menyatakan, seluruh tuntutan ini tidak dapat dipenuhi karena akan memaksa pemerintah memangkas lapangan kerja di sektor umum. Saat ini, gaji para pegawai negeri sebenarnya lebih tinggi sekitar 40 persen dari pendapatan rata-rata pekerja Afrika Selatan, yang sebulannya sebesar 6383 Rand.
Tanggal 6 Agustus lalu, para pegawai negeri sipil telah melakukan aksi mogok di beberapa kota Afrika Selatan. Di negara itu, seluruhnya terdapat sekitar 1,3 juta pegawai negeri yang terdiri dari polisi, guru, pekerja kesehatan, pegawai sektor layanan umum serta pegawai negeri sipil lainnya.
Menurut para pengamat, pemogokan ini tidak memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Afrika Selatan secara keseluruhan. Akan tetapi pemogokan yang berkepanjangan dapat menggangu laju perdagangan domestik juga perdagangan luar negeri.
Para pengamat memperkirakan, satu kesepakatan akan dibuat paling cepat dalam beberapa hari atau paling lambat pada awal bulan September. Kesepakatan kemungkinan akan tercapai dengan satu perjanjian yang akan terus membengkakkan anggaran belanja negara, di kala pemerintah sedang mencoba untuk menurunkan defisit yang sebesar 6,7 persen.
Pemogokan ini, selain meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Jacob Zuma, juga menjadi satu masalah yang akan dihadapi serikat kerja. Karena adanya kemungkinan pemangkasan jumlah pegawai negeri jika pemerintah memenuhi seluruh tuntutan seperti yang diminta.
Sementara itu, masyarakat sendiri bisa berbalik menentang para demonstran, jika aksi mogok ini berlangsung berkepanjangan. Pemogokan pegawai negeri terbesar di Afrika Selatan, terakhir terjadi pada tahun 2007. Mogok kerja selama satu bulan tersebut diikuti oleh ratusan ribu pekerja pemerintah dan melumpuhkan aktivitas sekolah, layanan kebersihan serta rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika