REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia akan mengangkat masalah perbatasan dengan Malaysia pada pertemuan komisi bersama tingkat menteri pada September 2010. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/8), mengatakan Indonesia sudah siap berunding berbekal banyak data pada pertemuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya itu.
"Di tingkat menteri luar negeri ada beberapa kelompok kerja dan antara lain masalah perbatasan," ujarnya. Nota protes yang rutin disampaikan oleh Indonesia, menurut menlu, adalah salah satu keuntungan yang dapat memperkuat posisi Indonesia di meja perundingan untuk menunjukkan konsistensi yang tidak membiarkan keadaan.
Nota protes tersebut, lanjut dia, selalu dikirimkan oleh Indonesia dengan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menlu menyatakan ia cukup memahami insiden perbatasan dengan Malaysia telah memicu emosi publik. Namun, kata dia, semua protes yang dilayangkan kepada negeri tetangga itu tentu harus disampaikan secara akurat, terukur, dan proporsional.
Ia pun menyatakan tidak perlu sampai dilakukan penarikan duta besar Indonesia di Malaysia. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran perwakilan tertinggi Indonesia di Malaysia justru dibutuhkan untuk memperlancar saluran komunikasi dan diplomasi.
Marty mengatakan hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik. Ini ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Malaysia pada resepsi peringatan hari kemerdekaan Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Meski demikian menlu berkali-kali menegaskan tidak ada kompromi untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.
Selama ini perundingan perbatasan Indonesia dengan Malaysia tak memberi hasil memuaskan. Bahkan Indonesia sempat kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam sengketa dengan Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika