REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan Ketua DPR, Akbar Tandjung, menyesalkan sikap pemerintah yang terlalu lunak terhadap Malaysia. Menurut Akbar, insiden penyanderaan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam, Kepulauan Riau, sudah merupakan aksi menginjak-injak kedaulatan dan harga diri Bangsa Indonesia.

''Kalau sudah begini pemerintah seharusnya tidak boleh lunak, sayangnya pejabat-pejabat pemerintah termasuk Menteri Luar Negeri yang sekarang terlalu lunak terhadap Malaysia,'' ujar Akbar kepada Republika, Jumat (27/8).

Akbar melanjutkan, perilaku Malaysia yang selalu melecehkan kedaulatan dan harga diri Bangsa Indonesia sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Karena itu, sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas guna mengakhiri perilaku Malaysia yang melampaui batas.

Insiden penyanderaan tiga petugas DKP Batam, kata Akbar, harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk menunjukkan ketegasan sikap dan harkat martabat sebagai sebuah bangsa besar. ''Pemerintah harus meminta Malaysia untuk minta maaf, tidak cuma menyampaikan nota keberatan atau protes saja,'' imbuh Akbar.

Apabila Malaysia tidak ingin menyampaikan permohonan maaf dan malah mengancam balik dengan mengeluarkan 'travel advisory', serta memulangkan TKI yang ada di sana, maka Akbar menganjurkan agar pemerintah tidak takut menghadapi langkah Malaysia tersebut.''Kalau sudah begitu, tidak usah ragu untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia,'' jelasnya.

Akbar mengatakan, ketegasan dan sikap lugas pemerintah menjadi kata kunci untuk menyelesaikan konflik dengan Malaysia yang selalu berulang setiap kali. “Kalau lunak terus, kita akan selalu diinjak-injak. Satu-satunya solusi ya kita harus bersikap tegas,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika