REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Rencana pembangunan kembali pemukiman Yahudi di Palestina dikecam Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Sebab, pembangunan perumahan tersebut tidak bisa dibenarkan dalam konteks perdamaian.

"Kami mengecam pembangunan pemukiman yang tidak bisa benarkan, dalam konteks perdamaian itu sendiri," tegas jurubicara Kemlu Teuku Faizasyah dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (17/9).

Ia mengatakan, harus ada kondisi-kondisi yang dapat disepakati, termasuk kesepakatan untuk menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan, supaya proses perundingan bisa berjalan. "Posisi Indonesia, ialah pembangunan pemukiman tersebut tidak bisa diteruskan karena tidak kondusif dalam proses pembahasan perdamaian antara Palestina dan Israel," jelas Faizasyah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki di Kairo pada Kamis mengatakan menteri luar negeri Arab telah mendukung pendirian Palestina, yang menolak untuk menghadiri pembicaraan langsung dengan Israel jika Tel Aviv melanjutkan kegiatan permukiman setelah 26 September, menurut laporan Xinhua.

"Palestina prihatin dengan keinginan Israel terhadap pembicaraan langsung. Tapi, mereka pergi ke pembicaraan itu dengan harapan terobosan akan terjadi karena keinginan serius yang diperlihatkan oleh pemerintah AS," kata Al-Malki.

Al-Malki mengatakan situasi tersebut adalah ujian nyata bukan hanya bagi itikad internasional dan upaya AS tapi juga buat kesungguhan pemerintah Israel untuk mencapai perdamaian. Moratorium permukiman selama 10 bulan di Tepi Barat Sungai Jordan yang diberlakukan oleh pemerintah Israel sejak November lalu akan habis masanya pada 26 September.

Palestina telah berulang-kali berikrar bahwa Palestina akan meninggalkan pembicaraan langsung jika Israel tak memperpanjang pembekuan pembangunan permukiman Yahudi. Satu rancangan resolusi dibahas dalam pertemuan tersebut, tak lama setelah para pemimpin Palestina dan Israel menyelenggarakan babak kedua pembicaraan langsung di Sharm Esh-Sheikh, Mesir, dan Jerusalem.

Resolusi itu menolak setiap tindakan sepihak Israel dengan tujuan mengubah kenyataan demografis wilayah Palestina yang diduduki Israel, dan pada saat yang sama mendesak Presiden AS Barack Obama agar berpegang pada seruannya bagi penghentian total pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina.

Ada sebanyak 500.000 orang Israel yang tinggal di lebih dari 120 permukiman Yahudi yang berada di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, yang dicaplok negara Yahudi tersebut. Pembicaraan yang diperantarai AS diluncurkan lagi awal September, setelah macet selama 20 bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika