REPUBLIKA.CO.ID,DOHA--Pemerintah Sudan dan kelompok gerilya Gerakan Kebebasan dan Keadilan telah sepakat memulai lagi perundingan perdamaian yang ditengahi Qatar pekan depan, kata Qatar dan utusan internasional, Senin."Pemerintah dan Gerakan Kebebasan dan Keadilan telah sepakat memulai lagi negosiasi pada 29 September," kata pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Qatar Ahmad Abdullah al-Mahmud dan Penengah PBB dan Uni Afrika Djibril Bassole.

"Mediasi itu telah menetapkan akhir tahun ini sebagai batas waktu untuk mencapai perdamaian" di Darfur, kata Mahmud kepada wartawan, Senin, sambil menyeru kelompok-kelompok gerilya lain mengambil bagian dalam perundingan itu.Para penengah telah mempersiapkan sebuah rancangan dokumen yang mencakup kesepakatan-kesepakatan terdahulu dan mengandung semua butir penting bermasalah dari babak perundingan sebelumnya, katanya.

"Dokumen ini akan menjadi landasan untuk mengatasi permasalahan Darfur, dan berdasarkan hal itu penengah kemudian akan melakukan negosasi terakhir..., ketika siap, kami akan melakukan negosiasi dengan pemerintah dan gerakan-gerakan (gerilya)," tambahnya.Gerakan Kebebasan dan Keadilan (LJM), yang dibentuk dari sejumlah kelompok sempalan, menandatangani kerangka perjanjian dengan Khatoum pada Maret yang menetapkan gencatan senjata.

Kedua pihak memulai perundingan tidak langsung pada 7 Juni, namun tanpa keikutsertaan kelompok lebih besar Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM).Meski upaya-upaya perdamaian dilakukan, kekerasan hingga kini masih terjadi di Darfur.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.Ketegangan meningkat di Sudan setelah Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) pada 4 Maret 2009 memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Omar Hassan al-Bashir.

Jurubicara ICC Laurence Blairon mengatakan kepada wartawan di pengadilan yang berlokasi di Den Haag, surat perintah penangkapan terhadap Bashir itu berisikan tujuh tuduhan -- lima kejahatan atas kemanusiaan dan dua kejahatan perang.

Sudan bereaksi dengan mengusir 13 organisasi bantuan dengan mengatakan, mereka telah membantu pengadilan internasional di Den Haag itu, namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan itu.Sejumlah pejabat PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pengusiran badan-badan bantuan itu memiliki dampak yang sangat merugikan bagi rakyat Darfur.

Para ahli internasional mengatakan, pertempuran tujuh tahun di Darfur telah menewaskan 300.000 orang dan lebih dari 2,7 juta orang terusir dari tempat tinggal mereka. Khartoum mengatakan, hanya 10.000 orang tewas.Maju-mundur proses perdamaian antara kedua pihak berlangsung sejak tahun lalu.

Pemberontak utama Darfur mengadakan dua babak perundingan dengan para pejabat pemerintah Khartoum di Qatar pada Februari dan Mei 2009.Pada Februari tahun lalu, Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan pemerintah Khartoum mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang bertujuan mencapai perjanjian perdamaian resmi.

Pada Mei 2009, JEM sepakat memulai lagi perundingan dengan Khartoum yang dihentikannya setelah pengadilan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.

Perundingan antara pemerintah Khartoum dan pemberontak Darfur untuk mengatasi konflik itu telah ditunda beberapa kali pada tahun lalu.Perundingan yang dituanrumahahi Qatar itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober namun pertemuan tersebut ditunda sampai 16 November karena waktunya bertepatan dengan pertemuan puncak Uni Afrika. Jadwal terakhir itu pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, kata penengah PBB dan Uni Afrika.

Kegagalan perundingan telah mengarah pada peningkatan kekerasan akhir-akhir ini di Darfur.Bentrokan-bentrokan di wilayah itu menewaskan 221 orang pada Juni, sebagian besar akibat pertikaian antara suku-suku Arab yang bersaing, kata misi penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika (UNAMID).Pada Mei, hampir 600 orang tewas dalam pertempuran, menurut sebuah dokumen internal UNAMID.

Ikuti Whatsapp Channel Republika