REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mengingatkan Israel bahwa pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki itu ilegal, dan mengatakan ia "kecewa" dengan kegagalan pemerintah untuk memperluas larangan parsial pada konstruksi lebih lanjut di Tepi Barat.
Berakhirnya pada hari Minggu moratorium permukiman Israel telah mengancam perundingan perdamaian Timur Tengah, hanya beberapa minggu setelah mereka diluncurkan pada awal September dengan meriah di Gedung Putih. Palestina menganggap pembangunan pemukiman sebagai suatu hambatan yang besar untuk perdamaian dan telah mengancam akan keluar dari perundingan jika Israel melanjutkan kembali pembangunan permukiman.
Pekan lalu, Kuartet Timur Tengah mendesak Israel untuk memperpanjang moratorium.
Sebuah pernyataan yang dirilis oleh juru bicara Ban Martin Nesirky mengatakan Sekretaris Jenderal "kecewa bahwa keputusan tersebut telah diambil dan prihatin dengan tindakan provokatif yang terjadi di lapangan. " Ban menegaskan bahwa kegiatan permukiman adalah ilegal di bawah hukum internasional, dan mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya untuk membekukan pembangunan lebih lanjut.
Pemerintahan Barack Obama, yang mengirim utusan perdamaian Timur Tengah George Mitchell mendesak untuk menyelamatkan perundingan yang terancam terhenti. "Kami kecewa tapi kami tetap fokus pada tujuan jangka panjang kami dan akan berbicara dengan para pihak tentang implikasi dari keputusan Israel," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, PJ Crowley.