REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Pemerintah Palestina menolak tawaran penghentian pembangunan pemukiman Yahudi yang diajukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pasalnya, Netanyahu terlebih dulu meminta Palestina harus mengakui negara yahudi Israel.

"Jika Palestina mengakui Israel sebagai rumah bangsa Yahudi, Saya akan berunding dengan pemerintah dan meminta suspensi lebih lanjut," ujar Netanyahu, Senin waktu setempat (11/10).

Tawaran itu diajukan hanya tiga hari setelah Palestina dan negara Arab mengultimatum pihak Washington Amerika Serikat (AS) untuk mendesak dihentikannya pembangunan pemukiman di Tepi Barat dalam waktu satu bulan.

Pengakuan Israel, lanjut Netayahu, menjadi syarat berdirinya negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Melalui Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Palestina bersikukuh penghentian pemukiman harus terlebih dulu dilakukan sebelum perundingan perdamaian.

Netanyahu menjadikan pengakuan negara Israel sebagai kebijakan pemerintahannya yang paling utama. Bagi Palestina, hal itu sama saja merampas hak pengungsi atas wilayah yang kini dikuasai Israel. Palestina memandang pembangunan pemukiman Yahudi merupakan rintangan terbesar dalam membangun dua negara yang hidup berdampingan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika