REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian telekomunikasi Mesir telah menetapkan aturan baru bagi perusahaan yang ingin mengirimkan pesan teks ke berbagai telepon seluler, dalam sebuah gerakan aktivis akan menahan upaya untuk memobilisasi pemilih menjelang pemilihan parlemen mendatang.
Mahmoud el-Gweini, penasihat menteri telekomunikasi Mesir, kepada The Associated Press Selasa mengatakan bahwa perusahaan yang mengirimkan pesan teks - dikenal sebagai agregator SMS - sekarang harus memiliki izin. Keputusan itu tidak dimaksudkan untuk mengekang kegiatan politik, katanya, tapi didorong oleh kekhawatiran pesan SMS yang "ngawur" tentang isu-isu sensitif seperti ketegangan agama atau pasar saham yang dikirim ke konsumen.
"Ada lebih dari 60 juta pengguna. Telepon selular telah menjadi alat di tangan setiap orang. Ada akses yang mudah," kata el-Gweini. "Orang bisa menyalah gunakan ponsel di tangan 60 juta orang dan mengirim pesan salah untuk satu alasan atau lainnya."
Dia menambahkan bahwa penyedia konten - apakah pelayanan berita atau partai politik - juga perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Sekitar 15 perusahaan masing-masing harus membayar 88 ribu dolar untuk lisensi pendaftaran minngu depan dan sejumlah surat jaminan"Kami tidak bisa membuat hidup ini sulit. Kami membuat kehidupan terorganisir, itu saja," kata el-Gweini.
SMS adalah alat kampanye yang efektif bagi Islamist Muslim Brotherhood yang dilarang pada 2005, yang melawan rezim dengan memenangkan 20 persen kursi parlemen dalam pemilu terakhir.
El-Gweini mengatakan hanya partai politik yang terdaftar dapat menggunakan SMS publik dalam pemilu mendatang dan partai yang berkuasa telah memperoleh izin, katanya. "Kami telah mengatakan kepada berwenang, atau operator selular, bagi pihak yang diperbolehkan, langsung saja dan laksanakan. kamu tidak harus datang kepada kami," katanya. Meskipun Persaudaraan anggota diperbolehkan menggunakan independen, mereka tidak dianggap sebagai partai politik yang berlisensi.
Di Mesir, kontrol lingkungan politik sangat ketat, sebuah komite pemerintah yang menyetujui siapa yang dapat membentuk partai dan beberapa oposisi yang ngetop dan bersemangat tidak peroleh lisensi. Aktivis menargetkan pasar SMS terselubung dan hanya ukuran terbaru untuk mengekang suara independen menjelang pemilihan ditetapkan akhir November. P
emilihan parlemen tahun ini berlangsung dengan latar belakang orang tegang dan tidak puas, kenaikan harga pangan dan kelompok-kelompok reformasi baru yang tuntutan mereka diabaikan pemerintah.
Gamal Eid, seorang aktivis hak asasi manusia, berkata kelompok-kelompoknya menggunakan SMS untuk menyebarkan berita tentang pelanggaran hak asasi. "Pemerintah tidak akan memberi izin untuk menyebarkan berita seperti ini," katanya.
Moustafa el-Naggar, seorang anggota gerakan reformasi baru yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Mohamed ElBaradei, mengatakan kelompoknya sedang memikirkan pengguna SMS publik untuk memobilisasi anggotanya. "Mereka mencoba untuk mengupas oposisi dari semua peralatannya. Namun kita akan menemukan yang baru," katanya dikutip AP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika