REPUBLIKA.CO.ID,SEOUL--Korea Selatan siap berunding bagi dimulainya kembali perundingan internasional guna mengakhiri program senjata nuklir Korea Utara jika Pyongyang berjanji menghormati perjanjian tahun 2005, kata seorang pejabat senior yang dikutip media, Rabu. Pejabat Kementerian Luar Negeri yang tidak disebutkan identitasnya itu dan berbicara dengan media domestik, tidak secara khusus mengaitkan dimulainya kembali perundingan enam negara dengan pengakuan Korea Utara (Korut) bertanggung jawab atas tenggelamnya sebuah kapal perang Korea Selatan (Korsel), yang menandakan kemungkinan melunaknya tuntutan keras Seoul.
Korsel sebelumnya mengatakan Korut harus mengaku bertanggung jawab atas tengelamnya kapal perang Maret lalu itu dan melakukan "tindakan-tindakan tulus berkaitan dengan insiden itu sebelum negara tersebut kembali ke perudingan yang macet selama dua tahun itu. "Jika Korut menunjukkan ketulusan dan membuat janji lisan untuk melaksanakan tindakan-tindakan penghentian program nuklir, negara itu dapat menerima bantuan dari masyarakat internasional setara dengan 750.000 ton bahan bakar minyak, kami dapat menyetujui dimulainya kembali perundingan enam negara," kata pejabat itu yang dikutip kantor berita Yonhap.
Korut memperoleh bantuan bahan bakar minyak sebagai kompensasi awal bagi langkah-langkah yang dilakukannya pada tahun 2008 untuk membekukan kegiatan-kegiatan nuklirnya. "Negara itu juga harus mengizinkan kedatangan kembali para pemeriksa Badan Tenaga Atom Internasional atau mengumumkan penghentian sementara kegiatan fasilitas-fasilitas nuklirnya," kata pejabat itu yang dikutip media lokal.
Kementerian itu tidak dapat mengkonfirmasikan pernyataan-pernyataan pejabat tersebut tetapi mengatakan mereka tidak menandakan beralihnya sikap Seoul terhadap Korutbahwa pihaknya tergantung pada ketulusan Korut menyangkut perlucutan senjata nuklir dan perdamaian di semenanjung Korea. Berdasarkan satu perjanjian bersejarah yang dicapai oleh kedua Korea, Amerika Serikat, Jepang , Rusia dan Cina, Korut setuju menghentikan semua program senjata nuklirnya dan kembali ke perundingan mengenai Non Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
Dalam satu perjanjian mengenai pelaksanaan perjanjian itu, Korut setuju menutup dan menyegel fasilitas-fasilitas nuklirnya dan mengundang para pemeriksa internasional untuk mengawasi langkah-langkah perluncuran senjata nuklir itu. Korut ditawarkan bantun ekonomi sebaagai imbalan langkah-langkah tersebut termasuk pengiriman awal satu juta ton bahan bakan minyak.
Dua tahun lalu, Korut mengundurkan diri dari perundingan enam negara yang dimulai tahun 2003, dengan mengatakan pihaknya tidak akan berunding dengan Amerika Serikat yang berniat merongrong kepemimpinannya. Tetapi dalam sautu sikap yang berubah, Korut Juli mengatakan bahwa pihaknya ingin kembali berdialog dan China, yang menjadi tuan rumah forum itu telah bekerja dibelakang layar bagi dimulainya kembali perundingan.
Para pengamat mengatakan Korut sangat menderita di bawah sanksi-sanksi PBB yang diberlakukan setelah negara itu melakukan uji-uji coba nuklir dan rudal tahun lalu yang memperparah krisis ekonominya, dan mungkin berusaha kembali ke perundingan enam negara yang menjanjikan bantun besar itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika