REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary  Clinton mengatakan, masih banyak yang harus dilakukan untuk memberdayakan perempuan dalam menjaga proses perdamaian. Atau setelah 10 tahun PBB mencanangkan kerangka kerja bagi inisiatif tersebut.

Clinton menyampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Selasa (26/10), bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas perdamaian adalah  sebuah 'keharusan dalam keamanan global'. Ia mengatakan, itu juga akan mendukung kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, dan hak-asasi.

Anggota Dewan Keamanan membahas laporan Sekjen PBB mengenai kemajuan Resolusi 1325, yang disahkan 10 tahun lalu dan mengakui pentingnya menyertakan perempuan dalam perundingan perdamaian.

Bekas Presiden Chili, Michelle Bachelet memimpin badan PBB untuk kesetaraan gender, yang dikenal sebagai UN Women. Ia mengatakan kepada Dewan Keamanan beberapa kemajuan telah dicapai untuk memberdayakan perempuan dalam proses perdamaian selama dekade lalu, mengingat sudah lebih banyak penjaga perdamaian perempuan dikirim ke wilayah-wilayah konflik seperti Sudan.

Namun, Clinton mengatakan, PBB perlu menentukan tujuan-tujuan khusus dan sasaran sehingga bisa menilai lebih baik  keefektifan inisiatif pemberdayaan perempuan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika