REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE--Australia pada Senin mengumumkan referendum nasional yang mengakui keberadaan warga Aborigin di konstitusi negara itu, dalam upaya untuk memperbaiki kondisi memprihatinkan dari komunitas yang tersisihkan itu.
Perdana Menteri Julia Gilliard mengatakan bahwa Australia memiliki "satu kesempatan dalam 50 tahun" dengan dukungan yang luas dari parlemen dan masyarakat, tiga tahun setelah pemimpin sebelumnya Kevin Rudd meminta maaf kepada warga suku asli Australia itu. "Kami mengakui keberadaan suku-suku asli Australia -- Aborigin dan warga sekitar Selat Torres -- dalam konstitusi Australia sebagai langkah selanjutnya dalam proses tersebut," kata Gillard.
Australia tidak pernah menggelar referendum sejak 1999, ketika sebuah usulan untuk mengubah negara menjadi Republik ditolak. Dalam 44 referendum yang pernah digelar sejak 1901, hanya delapan yang diterima sebagian besar warga Australia.
Gillard mengungkapkan pentingnya sebuah konsensus yang dicapai sebelum menggelar jajak pendapat, yang akan dilakukan selambat-lambatnya dalam 12 bulan kedepan. Ia membentuk dewan ahli untuk menyusun daftar pertanyaan dalam jajak pendapat dan melaporkannya kembali pada akhir 2001.
Langkah tersebut dilakukan tiga tahun setelah PM Rudd, yang dilanjutkan oleh Gillard dalam memimpin partai buruh, menyampaikan permohonan maafnya kepada suku Aborigin, yang merupakan suku asli Australia, atas segala kesalahan yang pernah lakukan semenjak dimulainya pemukiman warga kulit putih pada 1788.
Sebelumnya sempat diperkirakan berjumlah lebih dari satu juta jiwa, warga Aborigin kini hanya berjumlah 470.000 dari total populasi 22 juta jiwa. Kondisi mereka memprihatinkan dan menderita akibat tingginya peluang menderita penyakit, angka kriminalitas, dan pengangguran. Pria Aborigin memiliki angka harapan hidup 11,5 tahun lebih rendah dari warga non-aborigin sedangkan wanitanya lebih rendah 9,7 tahun dalam angka harapan hidup dibanding warga lain.
Gillard mengatakan bahwa warga pertama Australia (Aborigin) memiliki tempat unik dan khusus di negara tersebut namun rencana pemerintah saat ini untuk menghilangkan kesenjangan tidak akan berhasil tanpa dukungan warga lain melalui pengakuan dan rasa hormat terhadap mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika