REPUBLIKA.CO.ID, YANGONG--Kroni-kroni politik junta militer Myanmar bersiap untuk mengumumkan kemenangan dalam pemilu yang dikecam Barat sebagai pemilu 'bohongan' namun juga memberikan kursi bagi partai pro-demokrasi di parlemen. Dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi yang masih terkurung dan para pemimpin oposisi melaporkan banyaknya intimidasi dan pelanggaran hukum, menjadikan para pemimpin dunia menolak keabsahan pemilu tersebut.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan pemilu seharusnya "bebas dan adil", sedangkan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan Washington akan tetap menerapkan "sanksi berat" atas rezim berkuasa selama junta menahan tahanan politik, melanggar Hak Asasi Manusia, dan menolak berdialog dengan pihak oposisi.
Proses pemilihan "sangat cacat, menghalangi keterbukaan dan pemberian kesempatan kepada semua pihak, serta menekan dasar-dasar kebebasan," kata Clinton. Banyak wilayah tidak mengikutsertakan kandidat pro-demokrasi karena masalah keuangan dan halangan lainnya.
Meski kondisi pemilu dikritik secara luas, beberapa pihak menilai pemilu itu menjadi langkah kecil menuju demokrasi setelah hampir lima dekade pemerintahan otokrasi dengan partai oposisi yakin akan sukses di wilayah tempat mereka bertanding. Namun dengan 25 persen kursi parlemen dikhususkan untuk militer apapun pun hasil pemilu, dua partai utama yang didukung junta militer hanya perlu memenangkan 26 persen kursi yang masih tersedia untuk mendapatkan suara mayoritas.
Meski rezim tidak tidak populer, kroni-kroni partai politiknya seperti Union Solidarity and Development Party (USDP) diperkirakan menang, dibantu dengan dukungan finansial dan kampanye yang besar serta suasana ketakutan yang menyelubungi pemilu. Di banyak tempat pemilihan yang terjadi adalah persaingan antara USDP dan National Unity Party (NUP) yang merupakan partai penerus diktator terakhir Ne Win yang juga memiliki hubungan dekat dengan militer.
Media yang dikendalikan pemerintah pada Senin menampilkan foto kepala junta Than Shwe dan pejabat tinggi lainnya memberikan suara juga menerbitkan berbagai foto dan tulisan mengenai para diplomat dan wartawan yang meninjau pemilu. Uni Eropa menolak kunjungan resmi, mengatakan kondisi di sana terlalu dibatasi sementara wartawan asing juga tidak dibolehkan masuk ke Myanmar saat pemilu.
Media pemerintah mengatakan "warga melangsungkan pemilu dengan bebas" dan pemerintah akan mengumumkan "para pemenang" di 57 wilayah pemilihan dengan 55 wilayah hanya diperebutkan oleh 1 orang kandidat, yang lebih dari dua pertiganya berasal dari USDP. Dua partai oposisi menuduh USDP -- didirikan oleh menteri-menteri yang pensiun dari kemiliteran pada April-- melakukan tindakan ilegal dalam mengumpulkan suara.
"Perkiraan saya adalah jelas ada kasus-kasus intimidasi," kata Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Andrew Heyn, yang menunjukkan kekhawatirannya terkait banyaknya cerita anekdot mengenai laporan kecurangan. "Pemilu ini sangat memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran," kata AFP.
Partai National Democratic Force (NDF) yang dibentuk oleh bekas anggota partai Suu Kyi yang dibubarkan junta mengatakan beberapa orang mengeluh tentang USDP yang mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu untuk memberikan suara karena suara mereka sudah dikumpulkan. Namun pemimpin NDF Khin Maung Swe mengatakan partainya optimis mengenai prospek di beberapa wilayah dimana warga mengantri untuk memberi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Saya pikir warga ingin memilih karena mereka belum memberikan suara selama beberapa waktu yang lama," katanya. Lebih dari 29 juta warga memiliki hak suara namun belum pasti berapa banyak yang benar-benar memberikan suaranya karena apatisme dan kekecewaan yang berkembang di negara miskin itu.
Setelah pemilu, perhatian publik beralih kepada junta akan membebaskan Suu Kyi pada Sabtu saat masa tahanan rumahnya berakhir. Pemenang Nobel Perdamaian Suu Kyi bersama partainya menang pada pemilu 1990 namun hasil tersebut tidak pernah diakui jenderal yang berkuasa. Ia ditahan selama hampir 20 tahun dan mendukung boikot atas pemilu pada Minggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika