Kamis 11 Nov 2010 00:39 WIB

Obama Sentil Israel Soal Pembangunan Pemukiman Baru

Barack Obama
Barack Obama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Amerika Serika Barack Obama menyerang balik langkah yang diambil Israel yang membangun pemukiman baru sebanyak 1300 unit rumah di Tepi Barat. "Tindakan tersebut sama sekali tidak membantu proses perundingan dan perdamaian," tegasnya, di Jakarta, Rabu (9/11).

"Saya menilai kita tidak akan dapat melihat salah satu sisi dalam menjalankan perundingan, terutama untuk menghasilkan sebuah terobosan," ujarnya lagi usai melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menegaskan, "Tindakan tersebut (pembangunan pemukiman baru di Israel), dapat mengakhiri kepercayaan yang tengah dibangun saat ini."

Sebelumnya, negawa Yahudi tersebut mengumumkan bahwa pihak akan kembali melanjutkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat. Kali ini, Pemerintah Israel akan membangun sebanyak 1300 uni rumah di Tepi Barat. Pemerintah Israel, Senin kemarin, telah menyetujui tender pembangunan baru untuk 1.000 lebih apartemen yang direncanakan dibangun di Jerusalem, di luar garis gencatan senjata Perang 1967.

Pengumuman tersebut dikeluarkan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dijadwalkan bertemu di New York, Kamis (11/11) besok, guna membahas kelanjutan pembicaraan langsung Timur Tengah.

Pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina dimulai lagi pada 2 September di Washington, di bawah penengahan ketat Amerika Serikat. Pembicaraan itu saat ini berada dalam kondisi limbung, sementara Israel telah gagal memperpanjang moratoriumnya mengenai kegiatan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan.

Rencana baru mengenai pembangunan permukiman hanya dapat menambah rumit upaya masa depan untuk mempertahankan proses perdamaian, yang rapuh. Pada Sabtu (6/11), Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan pihaknya menolak perundingan peralihan dengan Israel.

"Kami menolak sepenuhnya solusi transisi sementara atau jangka panjang yang diajukan Israel," kata Ahmed Majdalani, anggota Komite Eksekutif PLO.

sumber : The Wall Street Journal
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement