REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH, TEPI BARAT--Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membicarakan pembangunan permukiman Yahudi di tanah yang diduduki di Tepi Barat, tempat Palestina bermaksud mendirikan sebuah negara. Israel mengatakan, Senin, mereka akan meneruskan rencana untuk membangun 1.300 apartemen baru di tanah di dan sekitar Jerusalem yang dicaplok Israel menyusul perang Timur Tengah 1967. Sebanyak 800 unit rumah lagi telah direncanakan untuk dibangun di permukiman Ariel di Tepi Barat utara.
"Sesuatu musti dilakukan pada tingkat internasional untuk menghentikan ekspansi permukiman yang pemerintah Israel lakukan di Tepi Barat, termasuk di Jerusalem," tegas Nabil Abdu Rdainah, jurubicara Abbas, Rabu. Abbas telah memerintahkan utusannya untuk PBB, tempat Palestina memiliki status pengamat, untuk meminta pertemuan itu, jelasnya pada Reuters.
Pembicaraan perdamaian dukungan Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel melalui pembentukan negara Palestina telah terhenti karena perselisihan mengenai pembangunan permukiman Yahudi itu. Utusan Palestina itu, Riyad Mansour, mengatakan pada Reuters melalui telpon dari New York bahwa ia akan mengajukan permintaan itu melalui negara-negara Arab yang memiliki status keanggotaan penuh.
Abbas, yanh menentang kekerasan dalam mengejar negara Palestina, menyatakan pembicaraan langsung denghan Israel masih pilihan pertamana untuk mencari perdamaian. Tapi ia juga mengatakan ia akan minta dukungan AS dan Dewan Keamanan PBB bagi pembentukan negara Palestina jika gagal pembicaraan itu, bagian dari "proses perdamaian" yang telah dimulai dua dasawarsa lalu.
"Tidak membantu"
Negara-negara besar melihat permukiman Yahudi di tanah Palestina, yang memang tidak sah, sebagai rintangan bagi perjanjian perdamaian yang akan mengakhiri konflik yang telah berusia enam dasawarsa itu.
Hampir 500.000 orang Yahudi tinggal di tanah Palestina yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1976 itu, tempat Palestina ingin mendirikan negara yang juga akan mencakup Jalur Gaza yang terpisah.
Palestina, yang mengkhawatirkan bahwa pembangunan permukiman itu akan membuat maksud untuk mendirikan negara menjadi tidak mungkin, menyatakan mereka tidak akan memulai lagi pembicaraan perdamaian hingga Israel setuju menghentikan semua pembangunan permukiman. Pembicaraan perdamaian telah dimulai awal Sepember lalu tapi tergelincir beberapa pekan kemudian ketika Israel mencabut pembatasan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang telah negara itu berlakukan selama 10 bulan.
Kabinet PM Israel Benjamin Netanyahu didominasi oleh partai-partai yang mendukung pemukim, termasuk partainya sendiri Likud. Israel mengatakan pencaplokan itu membuat Jerusalem "ibukotanya yang menyatu dan tak dapat dibagi", tapi klaim itu tidak mendapat dukungan internasional.
Presiden AS Barack Obama mengatakan, Selasa, bahwa rencana pembangunan permukiman tidak membantu pada pembicaraan perdamaian, dan menambahkan bahwa tidak ada pihak yang melakukan upaya tambahan untuk mencapai terobosan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika