REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM--Gagasan AS soal perpanjangan pembekuan proyek pembangunan pemukiman yahudi di Tepi Barat selama 90 hari yang disampaikan perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendapat penolakan keras dari sejumlah menteri di partai Likud dalam pertemuan mereka, Ahad (14/11).
Sedikitnya empat anggota kabinet pemerintah Netanyahu menolak gagasan AS itu meski sebagai gantinya mereka akan memperoleh keuntungan diplomatik dan insentif keamanan. Padahal AS berupaya membujuk Israel dengan menawarkan bantuan penjualan 20 unit jet tempur super canggih F 35 joint strike fighter senilai 3 miliar dolar AS, asalkan negara zionis itu bersedia membekukan proyek pemukiman selama 90 hari ke depan.
Termasuk proyek pembangunan yang dilakukan setelah berakhirnya moratorium 26 September lalu. AS sendiri tidak akan meminta israel untuk kembali memperpanjang pembekuan tersebut bila batas waktu pembekuan itu berakhir.
Proposal itu juga menyebutkan bila Israel memperpanjang pembekuan, AS juga akan memveto setiap aksi di PBB yang bermaksud memberlakukan perdamaian secara sepihak. ''Saya tegaskan dalam setiap proposal soal pentingnya keamanan yang dibutuhkan Israel. Baik dalam menghadapi ancaman saat ini maupun masa mendatang,'' kata Netanyahu sebelum pertemuan kabinet.
Menurut sejumlah sumber, sedikitnya empat anggota kabinet Likud, pimpinan Netanyahu menolak dengan tegas tawaran itu. Mereka terdiri dari dua wakil menteri Moshe Ya'alon dan Silvan Shalom, serta menteri Yuli Eldstein dan Gilad Erdan.
Dalam pertemuan dengan kabinet, Netanyahu menyatakan tawaran AS itu belumlah final dan hal itu akan disampaikan kepada rapat keamanan kabinet setelah mendapat finalisasi. ''Apa yang menjadi alasan. Ini bukan penghentian proyek selama tiga bulan, tapi dimulainya negosiasi soal perbatasan dengan sebuah negara Palestina,'' kata Shalom memberikan alasannya.
Shalom justru menuding Netanyahu salah dalam menetapkan strategi diplomasinya. '' Ini kesalahan strategi yang memberikan dukungan dari Washington untuk melanjutkan penundaan proyek pembangunan itu,'' katanya.
Meski mengundang penolakan sejumlah politisi israel, namun Menteri Dalam Negeri Israel, Eli Yishai menyebutkan dalam situasi tertentu partainya tidak akan menentang perpanjangan penundaan proyek pembangunan pemukiman itu. ''Bila Presiden AS mengirimkan surat yang menyebutkan adanya pembangunan pemukiman di Jerusalem dan setelah 90 hari terhenti diperbolehkan pembangunan di manapun, kami akan mempertimbangkan untuk bersikap abstain,'' katanya.
Sejumlah pejabat israel menyebutkan Netanyahu akan menghadapi perlawanan politik dari pemerintahan koalisi yang dipimpinnya atas masalah permukiman itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika