REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM--Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu tampaknya akan meraih dukungan tipis dari pemerintahan koalisi yang dipimpinnya. Ini terkait proposal AS soal perpanjangan pembekuan proyek pemukiman Yahudi yang dibangun di wilayah Palestina selama 90 hari.

Menurut sebuah sumber di kalangan politisi Israel, Ahad (14/11), pemungutan suara rapat kabinet yang membahas masalah keamanan diperkirakan akan dilakukan akhir pekan ini dan tampaknya ada tujuh menteri--termasuk Netanyahu di dalamnya-- yang akan mendukung tawaran AS itu. Sedangkan enam menteri lainnya akan menolak dan dua lainnya bersikap abstain.

Forum itu terdiri wakil dari mitra utama koalisi, seperti partai pekerja sayap kiri pimpinan Ehud barak, hingga partai sayap kanan Yisrael Beitenu pimpinan menteri Luar negeri Avigdor Lieberman.

Apabila menyetujui tawaran AS itu, Presiden AS Barack Obama akan meminta bantuan kongres AS untuk mensahkan penjualan 20 unit jet tempur super canggih F 35 joint strike fighter dan jaminan perlindungan kepentingan Israel, termasuk penggunaan hak veto AS di PBB.

Namun tawaran AS itu menuai kecaman dari sejumlah pejabat Palestina yang menilai hal itu dapat menghilangkan kewajiban internasional Israel. Juru bicara kepresidenan Palestina, mengakui tidak ada pembicaraan formal terkait pembekuan baru wilayah pemukiman di Tepi Barat, berdekatan dengan Jerusalem Timur dan Jalur Gaza yang diduduki Israel 1967. ''Pernyataan resmi Palestina akan disampaikan setelah Presiden Abbas setelah mendengar secara resmi dari pemerintah AS,'' kata Nabil Abu Radinah kepada Reuters.

Palestina menyebut moratorium itu hanya mencakup wilayah yang terlalu sempit. Tidak termasuk bangunan umum atau proyek yang sedang berjalan. Mereka juga meminta pembekuan yang baru harus mencakup wilayah yang dikuasai Israel di Jerusalem Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika