REPUBLIKA.CO.ID,  TOKYO--Gurauan yang dilontarkan Menteri Kehakiman Jepang Minoru Yanagida berbuntut panjang. Ia menyatakan mundur dari posisinya akibat komentarnya yang dinilai menghina anggota DPR.

Menteri Kehakiman itu pada 14 November lalu sempat berseloroh bahwa ia hanya perlu mengingat dua jawaban saat menghadapi anggota DPR. Yang pertama adalah." saya tidak mengomentari kasus tersebut," dan yang kedua adalah "saat ini kasus tersebut tengah kami tangani sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku."

Rupanya komentar ini memicu badai kritik  para anggota DPR karena merasa dilecehkan.  Kemunduran Yanagida merupakan bagi Partai Demokrat Jepang (DPJ) yang kini berkuasa. Apalagi pimpinan DPJ yang juga merupakan perdana menteri Jepang saat ini, Naoto Kan menyatakan semakin merosot popularitasnya.

Oposisi politik terhadap DPJ semakin menguat karena isu-isu ekonomi yang masih lesu serta isu hubungan dengan Cina dan Rusia. Meskipun mundurnya menteri kehakiman tidak serta merta melemahkan posisi DPJ namun para pengamat menilai langkah ini memperkeruh dukungan terhadap pemerintahan kabinet Kan.

Perdebatan politik di parlemen telah menunda kemajuan paket stimulus keuangan Jepang senilai 61 miliar dolar bahkan sebagai langkah mengatasi deflasi dan penguatan yen yang mengancam pemulihan ekonomi Jepang.

"Ini kesalahan saya yang saya yang membuat komentar gurauan dan tidak bijaksana itu dan saya harus minta maaf secara mendalam," kata Yanagida pada Senin (22/11) saat konferensi pers untuk mengumumkan pengunduran dirinya.

Dia mengatakan memutuskan untuk mundur setelah pertemuan Senin pagi dengan perdana menteri yang menyatakan prihatinan tentang perdebatan yang terjadi. APalagi perdebatan itu dikaitkan dengan paket stimulus dan isu-isu lainnya.

Jepang memang negara yang menganggap aksi mundur dari suatu jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam politik Jepang, mundur dari jabatan adalah salah satu bentuk sikap ksatria.

Ikuti Whatsapp Channel Republika