REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi menjadi opsi yang dimiliki pemerintah. Meski demikian, dia mengingatkan, pelaksanaan moratorium itu membutuhkan persiapan yang total.
Saat ini, pemerintah masih mengambil opsi peninjauan ulang melalui investigasi kasus. "Kalau toh nanti melaksanakan moratorium harus benar-benar dengan kesiapan yang total," kata Muhaimin sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (25/11).
Semua masalah di lapangan, kata Muhaimin, harus diselesaikan secara simultan. Salah satu penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengetatan dalam pengiriman TKI ke Arab Saudi. "Kami melakukan pengetatan pengiriman, khususnya TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Saudi dan Timur Tengah," jelasnya.
Dalam melaksanakan langkah itu, Muhaimin mengaku sudah memberi instruksi langsung kepada Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Selain pengetatan, kata dia, sistem juga harus dibenahi.
Selain TKW, ujar Muhaimin, pengiriman TKI jalan terus, termasuk tenaga kerja formal. Tim investigasi yang dikirim ke Arab Saudi masih menggali informasi apakah kemampuan bahasa Sumiati, TKW yang dianiaya majikan, kurang atau kapasitas kompetensinya kurang. Secara prosedural, kata dia, Sumiati telah menempuh jalur yang benar.
Ketika ditanya pengetatan yang dimaksud, Muhaimin mengatakan, pengetatan pengiriman itu dilakukan di semua aspek, salah satunya adalah pola rekrutmen. "Ada yang sifatnya swasta ke swasta, kemarin saya sudah panggil semua swasta, harus ada perbaikan kontrak kerja, di dalamnya harus ada kebebasan berkomunikasi," kata Muhaimin. Seperti diketahui, Presiden SBY sempat meminta TKI dibekali ponsel.
Mengenai permasalahan paspor TKI, Muhaimin mengakui, paspor sebagian besar masih dipegang majikan. Menurut dia, masalah itu menjadi salah satu isu yang akan dibahas pemerintah. Muhaimin juga menyinggung soal penampungan TKI yang seluruhnya harus memenuhi standar karena sudah jelas diatur dalam peraturan menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika