REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN--Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Selasa (30/12) menegaskan kembali bahwa negaranya tidak akan berunding mengenai hak asasi nuklir dalam pembicaraan mendatang dengan enam negara kuat dunia, kata kantor berita setengah-resmi Fars.
"Bangsa Iran tidak akan membiarkan siapapun untuk mundur, bahkan untuk sedikit pun dari hak-hak prinsip dalam pembicaraan," kata Ahmadinejad dalam pidato di tengah massa di provinsi Mazandaran utara.
Ahmadinejad mendesak lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman (G5+1) untuk membatalkan sikap yang salah mereka, dan menghormati hak-hak Iran dalam upaya mencapai pemahaman dan kesepakatan kerja sama di wilayah-wilayah lain di tingkat internasional.
Dia mengatakan bahwa persetujuan dari empat putaran sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB akan membahayakan kepentingan sponsor mereka, menurut Fars.
Kepala urusan luar negeri Uni Eropa (UE) Catherine Ashton dijadwalkan akan bertemu dengan perunding nuklir Iran Saeed Jalili di Jenewa, Swiss, pada 6-7 Desember dalam upaya menyelesaikan masalah nuklir Iran, kata juru bicara Ashton di Brussel Selasa.
"Kami sekarang telah menerima tanggapan resmi dari pemerintah Iran yang menyatakan bahwa Dr Jalili telah menyetujui usulan Catherine Ashton untuk bertemu di Jenewa," kata jurubicara itu.
Uni Eropa berharap semua masalah akan dibawa dan digelar di meja, termasuk sengketa program nuklir Teheran, tetapi presiden Iran telah berulang kali mengatakan bahwa program nuklirnya tidak akan dirundingkan dan berpendapat bahwa Iran memperkaya uranium untuk tujuan damai.
Pertemuan Desember itu akan menjadi diskusi tingkat tinggi pertama antara kedua belah pihak sejak Oktober 2009.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
