REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSELS--Uni Eropa, Senin, mengancam akan memberikan sanksi pada sejumlah individu tertentu di Pantai Gading jika negara itu gagal menyelesaikan dengan segera krisis politik yang telah memicu kekhawatiran akan terjadinya perang saudara.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton menekankan bahwa resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan sanksi "terhadap mereka yang menghambat proses transisi damai dan pemilu," kata juru bicara Komisi Eropa. "Catherine Ashton siap untuk mengikuti prosedur yang akan menghasilkan sanksi jika tidak ada penyelesaian cepat terhadap krisis ini," juru bicara Angela Filote pada konferensi pers.

Pantai Gading berada dalam kekacauan politik setelah para calon dalam pemilihan presiden masing-masing menetapkan perdana menterinya sendiri saat mediator internasional berusaha menyelesaikan kebuntuan dan Belgia mengirimkan pasukan khusus untuk melindungi kedutaan besarnya.

Ashton "menyeru penyelesaian cepat dari krisis ini dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan pembangunan," kata Filote. Uni Eropa tidak memberikan penjelasan tentang jenis sanksi yang bisa diterapkan.

Komisi Eropa telah menyisihkan sekitar 254,7 juta Euro untuk bantuan pembangunan multi tahun di negara Afrika barat tersebut.

Ashton telah mendukung Alassane Ouattara sebagai pemenang putaran kedua pemilihan presiden yang dipersengketakan pekan lalu. Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menyebut Ouattara sebagai pemenang "sah" pemilu. Dewan Konstitusi Pantai Gading membatalkan hasil pemilu yang diumumkan oleh komisi pemilihan yang menyatakan kemenangan 54 persen Ouattara, dan mengumumkan Gbagbo sebagai pemenang sekalipun dengan jumlah suara 51,45 persen.

Kebuntuan politik itu telah menimbulkan kekhawatiran munculnya perang saudara baru di negara utama penghasil coklat dunia itu setelah negara tersebut terbagi dalam dua perselisihan utara-selatan pada 2002-2003.

Ikuti Whatsapp Channel Republika