REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN--Yordania memiliki rencana tak biasa. Negara itu bakal membangunan kompleks penjara bintang lima. Hal yang membuat heboh, pemerintah berniat membangunnya dalam kawasan Salhoubs Height, yakni kawasan konservasi berupa hutan alam.
Singkat cerita, bangunan penjara itu sengaja dibuat untuk menampung penjahat yang terjerat kasus korupsi minyak. Tak hanya itu, narapidana berduit juga direncanakan bakal ditampung di penjara Salhoub. Alasan lain dibalik pembangunan kompleks penjara mewah yaitu menghindari bentrokan yang kerap terjadi antara penghuni penjara.
Kepala Departemen Intelejen Umum, Yordania, Samih al-Battikhi misal, seri diserang dalam penjara oleh narapidana beberapa kali. Al-Battikhi adalah terpidana kasus korupsi dan penipuan bank yang diganjar delapan tahun masa tahanan. Namun, sejumlah penyerangan terhadap dirinya di penjara Swaqa Pusat, tempat ia dihukum, membuat ia harus dipisahkan dari narapidana lain.
Menanggapi berita itu, Otoritas Yordania membantah bila penjara Salhoub memberikan hak-hak istimewa terhadap narapidananya. Juru Bicara Kepolisian Yordania, Muhammad al-Khatib menjelaskan ruang utama penjara akan diisi 60 narapidana. Sedangkan ruangan lain di dalam kompleks penjara masing-masing akan diisi 1.000 narapidana. "Tidak ada hak istimewa tambahan," kata dia seperti dikutip AlArabiya, Senin (6/12). Dia juga membantah bila ada kabar yang menyebutkan bahwa narapidana penjara harus membayar $200 dollar.
Khatib menambahkan boleh tidaknya narapidana untuk dipenjarakan di tempat ini bergantung dengan putusan pengadilan. Dia juga mengatakan narapidana tentu memiliki hak untuk pindah bila nyawanya terancam. Namun, pernyataan Khatib diragukan mengingat saksi mata mengungkapkan kompleks penjara terdiri dari villa yang menghadap taman dan setiap villa hanya dihuni dua orang narapidana.
Menurut sumber keamanan, penjara Salhoub didirikan beberapa tahun yang lalu sebagai bagian rencana invasi AS ke Irak 2003. Namun, kendala pada tingkat lokal membuat pembangunan terhambat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika