REPUBLIKA.CO.ID,CONAKRY--Guinea telah mencabut status darurat sebagai tanda pulihnya stabilitas di negara Afrika Barat tersebut sejak pemilihan umum (pemilu) yang dirusak oleh kekerasan di jalanan.
"Status darurat telah dicabut di semua bagian dari seluruh wilayah nasional," kata Komandan Angkatan Bersenjata Jenderal Nouhou Thiam di televisi pada Jumat.
Ia mengatakan demonstrasi akan tetap dilarang hingga pelantikan presiden terpilih Alpha Conde yang memenangkan pemilu 7 November lalu terhadap lawannya mantan perdana menteri Cellou Dalein Diallo. Sementara itu, tanggal dilakukannya pelantikan tersebut belum ditentukan.
Guinea memberlakukan status darurat di negara tersebut pada 17 November setelah pendukung Diallo melakukan protes terhadap hasil pemungutan suara dan bentrok dengan pasukan keamanan di jalanan. Status darurat memberikan kuasa lebih terhadap kepolisian untuk penegakan hukum, namun kelompok aktivis HAM menuduh mereka melakukan kekerasan secara berlebih dalam bentrokan yang menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 200 orang lainnya.
Pemilu tersebut merupakan pemilu secara bebas yang pertama dilakukan Guinea sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1958 dan dimaksudkan untuk mengakhiri kekuasaan militer selama hampir dua tahun di negara pengekspor bauksit terbesar di dunia itu. Conde mengatakan bahwa ia berencana untuk membentuk komisi rekonsiliasi dan kebenaran terkait kekerasan pemilu dan pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa dekade kebelakang.
Ia juga menawarkan untuk mengikutsertakan Diallo dalam pemerintahan demi persatuan nasional, sebuah langkah yang bertujuan untuk meredam ketegangan. Stabliitas dapat memberikan kepastian hukum bagi investasi besar dari perusahaan pertambangan bauksit dan baja mentah seperti Rio Tinto dan Vale in Guinea. Guiena telah membuka kembali perbatasan dan mengurangi jam malam pekan lalu, sebuah langkah pengembalian keamanan pasca pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika