REPUBLIKA.CO.ID, Alan Hart, koresponden asal Inggris dalam tulisannya menyebutkan kegagalan Amerika Serikat (AS) membujuk Rezim Zionis Israel untuk menghentikan sementara proses pembangunan distriknya di wilayah Palestina pendudukan. "Hal ini menunjukkan bahwa penentu utama kebijakan AS adalah para pemimpin Israel serta Lobi Zionis dan bukannya Barack Obama selaku presiden AS," ungkap Hart.
Alan Hart kepada IRNA mengatakan, mundurnya Obama dari tuntutannya menguatkan hal ini bahwa para pemimpin Israel, Lobi Zionis dan sekutu mereka di Kongres serta media massa sebagai penentu kebijakan AS di Timur Tengah. Ia menambahkan, Dwight D. Eisenhower adalah presiden pertama dan terakhir AS yang meminta Israel untuk mematuhi konvensi internasional. Setelah Eisenhower tidak ada presiden AS yang berani bersikap seperti ini.
Penulis buku Zionism: The Real Enemy of the Jews ini menambahkan, dampak keputusan lembek Obama terhadap Israel soal penghentian pembangunan distrik Zionis bukan hanya dirasakan warga Palestina, namun warga AS sendiri kena imbasnya juga.
Hart mengatakan, mayoritas pengamat masalah Timur Tengah menyadari bahwa dukungan membabi-buta AS terhadap rezim Zionis bukan untuk kepentingan bangsa Amerika. "Dukungan ini malah mencipatakan kebencian umat Islam terhadap AS khususnya bangsa Arab," ungkap Hart.
Tanggung jawab utama presiden AS adalah menjaga kepentingan rakyatnya, namun Obama dengan sikap mundurnya menekan Israel sejatinya merupakan bentuk kekalahan dan takluk terhadap Lobi Zionis. Sikap ini bertentangan dengan tugas utama seorang presiden. Demikian ditambahkan Hart.
Obama menunjukkan bahwa menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina adalah hal yang tidak mungkin. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pekan lalu menyatakan bahwa upaya untuk membujuk Israel gagal. Pemerintah Obama bukan lalu mengusulkan paket insentif kepada Israel berupa pemberian pesawat tempur dan jaminan keamanan. Paket insentif ini diberikan Washington dengan harapan Tel Aviv bersedia menghentikan pembangunan distriknya selama 90 hari. Namun harapan ini sia-sia karena Israel menolak permintaan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika