REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Djauhari Oratmangun, mengatakan prinsip non-intervensi yang dimiliki ASEAN tidak akan berubah dalam masa kepemimpinan Indonesia.
Prinsip itu dianggap cocok dengan karakter negara-negara ASEAN. Menurut Djauhari, Asean sejauh ini dapat mengurangi potensi konflik yang ada di antara anggota-anggotanya. Ia mengklaim, kalau tidak ada Asean, negara-negara Asia Tenggara mungkin saat ini akan berkonflik.
"Jadi yang harus dilakukan Asean saat ini adalah menjaga stabilitas yang sudah terjadi," jelasnya. Ia menambahkan bahwa proses demokrasi yang terjadi di negara-negara ASEAN juga harus diapresiasi, termasuk pemilu yang dilaksanakan di Myanmar pada 7 November lalu.
Tahun depan giliran Indonesia yang memimpin Asean. Djauhari mengatakan target Indonesia untuk membawa ASEAN lebih berperan di tingkat global bukanlah hal yang berlebihan karena dalam setiap kepemimpinan kita di ASEAN selalu menghasilkan prestasi.
Target Indonesia pada masa kepemimpinan selama 2011 tampak dalam slogan "ASEAN Commnity in a Global Community of Nations" yang menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bertujuan mendorong peran ASEAN di tingkat global.
Indonesia sebelumnya menjadi ketua pada 1976 yang menghasilkan Bali Concord I berisi Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama dan pada 2003 yang merumuskan Bali Concord II berisi gagasan Komunitas ASEAN dengan tiga pilar.
Menurut Djauhari, terjadi perkembangan kerja sama baik di sisi perekonomian maupun di sektor lainnya.
Untuk produktivitas ekonomi, tercatat produk domestik bruto seluruh negara ASEAN pada 2009 adalah sebesar 1,49 triliun dolar AS dengan total perdagangan senilai 1,53 triliun dolar AS dan nilai investasi asing langsung berjumlah 39,6 miliar dolar AS.
"ASEAN juga saat ini sedang berproses untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran dan sengketa di Laut China Selatan dengan membuat ASEAN Maritime Forum, semuanya demi mendekatkan ASEAN ke rakyatnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika