REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Amerika Serikat, Jumat (17/12) mengatakan, pihaknya mengizinkan staf kedutaan non-darurat dan keluarga mereka untuk meninggalkan Pantai Gading di tengah meluasnya kekerasan pasca-pemilu di negara Afrika itu. Departemen luar negeri "telah mengizinkan keberangkatan personil non-darurat dan semua anggota keluarga mereka yang memenuhi syarat," katanya.
Sebelumnya ia memperingatkan warga AS terhadap kunjungan ke negara Afrika Barat itu. Seksi konsular kedutaan AS di Abidjan untuk sementara menutup semua pelayanan konsuler kecuali pelayanan terhadap warga Amerika, kata pernyataan.
Pernyataan menambahkan bahwa ketegangan makin meningkat setelah "demonstrasi sporadis, aksi kekerasan dan kematian-kematian". Kedutaan juga "tak bisa mengesampingkan sentimen anti-Amerika."
Pertempuran sengit meletus di Abidjan dan Pantai Gading tengah pada Kamis. Sedikitnya 20 orang tewas dan lebih banyak lagi yang cedera pada saat bentrokan tak terelakkan setelah pendukung dua calon yang mendeklarasikan diri sebagai presiden tumpah ke jalan.
Departemen Luar Negeri sebelumnya mengatakan kedutaannya rusak oleh granat dengan peluncur roket nyasar selama pertempuran.
Para pendukung Alassane Ouattara bermaksud untuk berdemo ke markas besar televisi negara, yang dikuasai oleh saingannya incumbent Laurent Gbagbo incumbent. Namun pertempuran pecah ketika mereka berhadapan dengan pasukan keamanan bersenjata berat.
Baik Ouattara dan Gbagbo mengklaim telah memenangkan pemilu bulan lalu, dan keduanya menyatakan diri sebagai presiden, yang mengarah pada situasi berbahaya baru di negara yang sudah pecah sejak 2002 menjadi kamp bersenjata utara dan selatan.
Ouattara telah diakui oleh masyarakat internasional, tetapi telah terbukti tidak dapat menegakkan pemerintahannya. Sedangkan Gbagbo mempertahankan kontrol kementerian, tentara dan pelabuhan kakao yang merupakan tuas kunci kekuasaan negara.
Amerika Serikat menyatakan mendukung Ouattara, dan seorang pejabat senior AS sebelumnya meramalkan bahwa Gbagbo akan tunduk pada tekanan internasional serta menyerahkan kekuasaan dalam beberapa hari mendatang.
Pantai Gading telah terpecah sejak 2002, ketika sebuah pemberontakan gagal terhadap Gbagbo dan memicu perang saudara. Namun perang sempat terhenti setelah gencatan senjata sejak 2003.
Ikuti Whatsapp Channel Republika