REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL--Korea Utara sepakat dengan pemecah kesulitan Amerika Serikat Bill Richardson untuk mengizinkan kembalinya para inspektur nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai bagian dari paket langkah-langkah meredakan ketegangan di semenanjung, menurut laporan CNN Senin (20/12). Koresponden CNN Wolf Blitzer, yang melakukan perjalanan dengan Richadson ke Pyongyang, mengatakan bahwa Korea Utara telah sepakat untuk mengizinkan para inspektur dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) PBB kembali melakukan pemeriksaan ke fasilitas nuklir Yongbyon.
Mereka juga sepakat untuk memungkinkan batang bahan bakar bagi pengayaan uranium dikirim ke luar negeri, dan pembentukan komisi militer serya sambungan telepon langsung antara kedua Korea dan Amerika Serikat, kata Blitzer. Sementara itu Korea Utara meningkatkan kesiagaan militernya di kawasan pantai paling dekat dengan tempat latihan perang Korea Selatan, kata kantor berita Yonhap mengutip satu sumber pemerintah.
Menurut sumber itu, satuan artileri Korea Utara meningkatkan kesiapannya. Sejumlah jet tempur yang sebelumnya berada di dalam hanggar angkatan udara telah siap di lapangan, kata Yonhap mengutip sumber itu. Pada November, pasukan artileri Korea Utara melepaskan tembakan ke pulau Yeonpyeong dekat perbatasan laut yang disengketakan kedua negara itu, menewaskan empat orang -- dua marinir dan dua warga sipil -- dalam pemboman pertama ke sebuah daerah sipil sejak Perang Korea 1950-1953.
Serangan itu, yang juga melukai 15 marinir Korea Selatan serta tiga warga sipil dan menghancurkan 19 rumah, telah menambah kekhawatiran mengenai konflik di semenanjung Korea yang sudah tegang. Korea Utara mengancam akan membalas lebih keras jika Korea Selatan melaksanakan rencana latihan perang di daerah itu, namun Seoul menyatakan Minggu bahwa latihan itu akan tetap berlangsung Senin dan Selasa ini.
Sementara pemerintah Jepang Senin meminta Korea Utara untuk tidak melakukan tindakan provokatif dalam menjawab rencana pelatihan militer Seoul di pulau perbatasan Korea Selatan itu. Pemerintah Jepang sangat berharap bahwa Korea Utara tidak akan menggunakan latihan militer tersebut sebagai alasan untuk melakukan aksi provokatif, kata kepala juru bicara pemerintah, Yoshito Sengoku, dalam jumpa pers.
Sengoku mendukung rencana Korsel untuk melakukan latihan militer tersebut dengan menyebut Seoul memiliki hak dalam menentukan kapan mereka akan menggelar latihan militer rutinnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika