REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK--Thailand akan mencabut status daruat, Rabu, yang diterapkan delapan bulan lalu, ketika demonstran Kaos Merah menguasai Bangkok. Namun pemerintah akan tetap menggunakan kekuasaan untuk menahan tersangka dan memberlakukan ketertiban umum.
Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, mengatakan situasi saat ini tidak lagi membutuhkan tindakan sweeping untuk mengontrol ketertiban seperti dalam status darurat yang diberlakukan April lalu. Pengunjuk rasa antipemerintah yang berkemah hingga berpekan-pekan dalam area yang dipagari kayu, di jantung ibu kota akhirnya bentrok dengan tentara hingga menyebabkan 90 orang meninggal.
Meski status dicabut, Abhisit tetap mengisyaratkan bahwa pemerintah masih rentan dengan kekacauan politik yang berlanjut. Beberapa pengamat merasa situasi masih berpotensi meledak dalam kekerasan.
Pemerintah Thailand saat ini masih mempertahankan kekuasaan istimewa dibawa Undang-Undang Keamanan Internal, yang disebut Abhisit, "undang-undang keamanan normal". Disahkan pada 2008 ketika protes anti-pemerintah tengah mendidih, undang-undang tersebut membolehkan penguasa menahan tersangka tanpa bea pembebasan selama tujuh hari.
Undang-undang juga membuat pemerintah berhak memberlakukan jam malam dan membatasi kebebasan berpindah dalam situasi yang dianggap berbahaya untuk keamanan nasional. "Pejabat keamanan yang bertanggung jawab harus dapat memantau kondisi damai dan ketertiban serta siap mengantisipasi kemungkinan insiden ke depan," ujar Abhisit, Selasa (21/12), kepada wartawan usai menggelar rapat kabinet dengan agenda pencabutan status darurat.
Meski sesekali, protes terus berlanjut sejak tentara berhasil membuyarkan perkemahan Kaos Merah, pada 19 Mei lalu. Selama pekan-pekan terakhir unjuk rasa masif tersebut, bentrok antara tentara dan demonstran Kaus Merah membuat puluhan terbunuh dan lebih dari 1.400 orang terluka. Itu adalah kekerasan politik terburuk di negara dalam beberapa dekade terakhir.
Meski kekerasan telah mereda, gerakan Kaos Merah yang terpicu dari kesenjangan mendalam kaum kaya dan miskin di Thailand, masih belum terselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika