REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD--Pusat-pusat bisnis tutup di Pakisan pada Jumat (31/12) akibat pemogokan yang diserukan kelompok Islam untuk menekan partai berkuasa yang berusaha mencegah mitra koalisi utamanya mundur dari koalisi pemerintah. Partai-partai agama menyerukan aksi itu untuk memprotes terhadap apa yang mereka yakini ada rencana-rencana pemerintah mengubah undang-undang tentang fitnah yang kontroversial itu.
Tetapi para pengamat mengatakan pemogokan itu lebih bersifat politik ketimbang agama. Perdana menteri secara terbuka mengatakan tidak berniat menghapus atau mengubah undang-undang itu.
Ribuan pendukung partai-partai Islam meneriakkan yel-yel anti Amerika Serikat berkumpul di kota Chaman, Pakistan barat daya yang berbatasan dengan Afghanistan dan memperingatkan pemerintah untuk tidak mengubah undang-undang mengenai fitnah itu. Undang-undang itu mendapat sorotan setelah seorang wanita Kristen dihukum mati pada November oleh satu pengadilan atas tuduhan-tuduhan menghina Islam.
Para pengeritik mengatakan undang-undang itu diduga untuk menghukum minoritas-minoritas agama, meningkatkan ekstremisme agama. "Pemerintah ini berencana akan mengubah undang-undang itu atas tekanan asing tetapi kelompok Muslim negara ini tidak akan pernah mengizinkan hal itu," kata Abdul Raheem Mazhari, seorang ulama dan pemimpin lokal partai Jamiat-e-Ulema-e-Islam kepada wartawan.
Satu aliansi 12 partai Islam, banyak dari mereka pro Taliban, mengumumkan seruan pemogokan umum pada 15 Desember, sehari setelah partai utama partai itu mundur dari koalisi setelah PM Yusuf Raza Gilani memecat menteri-menterinya. Semua pasar penting dan pusat bisnis utama di kota-kota besar dan kecil tutup. Transpor publik tidak beroperasi di Karachi, ibu kota bisnis dan kota terbesar.
Presiden Asif Ali Zardari memimpin usaha-usaha untuk merukunkan Gerakan Muttahida Qaumi (MQM), partai terbesar kedua dalam koalisi yang memerintah, yang pekan ini menarik dua menterinya dari kabinet federal. Drama politik ini sudah biasa terjadidi Pakistan, sekutu penting Amerika Serikat.
Pakistan sedang memperbaiki ekonominya dan memerangi Taliban, yang meningkatkan serangan-serangan bom, menantang penilaian pemerintah bahwa operasi militer 20 bulan telah menghancurkan kelompok yang punya hubungan dengan Al Qaida itu. MQM diperkirakan tidak akan mundur dari koalisi itu. Kendatipun Amerika Serikat, yang memberikan bantuan miliaran dolar kepada Pakistan, mungkin gelisah dengan konflik politik itu.
Pakistan yang politiknya tidak stabil dapat menjadi mitra yang tidak efektif dalam perang melawan gerilyawan. Partai Jamiat-e-Islam (JUI), yang memutuskan hubungan dengan koalisi, dan partai-partai agama lain tidak memiliki banyak pengaruh dalam pemerintah itu.
Tetapi mereka memiliki cukup pengaruh untuk membakar emosi di Pakistan, tempat kekecewaan meningkatkan di kalangan penduduk miskin, pelayanan pemerintah yang buruk, korupsi merajalela dan banyak isu lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika