Rabu 05 Jan 2011 03:08 WIB

Yunani akan Bangun Pagar Anti-Migran di Perbatasan

Yunani telah lama dikritik dalam penerapan kebijakan di pemberian suaka dan perlakuan terhadap imigran
Foto: EPA
Yunani telah lama dikritik dalam penerapan kebijakan di pemberian suaka dan perlakuan terhadap imigran

REPUBLIKA.CO.ID, ATENA--Yunani berencana mendirikan pagar sepanjang 12,5 kilometer di area perbatasan dengan Turki. Pembanguan pagar, yang menjadi instruksi menteri ketertiban dalam negeri, demi mencegah gelombang imigran mengalir dari negara itu,

Migran dari Asia dan Afrika, secara meningkat menggunakan perbatasan utara Yunani dengan Turki, Evros, untuk memasuki Uni Eropa (UE). Mereka mengincar pintu perbatasan itu setelah UE meningkatkan pengawasan terhadap perbatasan lautnya dan ketika Spanyol dan Italia melakukan pemulang besar-besaran sejumlah migran ke negara Afrika.

Tahun lalu, sekitar 128 ribu imigran ilegal menyebrang masuk Yunani. Lebih dari 40 ribu orang melewati post perbatasan Evros, demikian ujar menteri perlindungan warga negara, Christos Papoutsis, dalam pernyataan resmi.

"Ini kenyataan yang sulit dan kami memiliki kewajiban dengan warga Yunani untuk mengatasi ini," ujar Christos. "Sebagai upaya mengelola aliran migran ilegal, kami memproses pemasangan alat untuk mencegah upaya masuk secara ilegal di perbatasan darat sepanjang 12,5 kilometer di Evros.

Perbatasan darat Yunani dengan Turki memiliki panjang lebih dari 200 kilometer dan sebagian besar berupa sungai. Sementara pagar akan dibangun di area yang sering dilintasi migran, demikian ujar petugas.

Atena telah lama mengeluhka tetangganya Turki yang dianggap tak berbuat banyak untuk menghentikan migran ilegal. Terlebih Ankara menolak mengambil kembali imigran yang telah keluar teritorinya serta mendorong mereka yang berniat bermigrasi untuk menggunakan rute Evros.

Kedatangan migran ilegal melonjak di kawasan perbatasan utara tahun lalu, 369 persen terhitung dalam sembilan pekan hingga September lalu, demikian menurut badan perbatasan UE, Frontex. Sejumlah organisasi hak asasi manusia juga mengkritik kondisi para migran yang ditahan di sejumlah negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement