REPUBLIKA.CO.ID,BEIRUT--Arab Saudi dan Suriah telah gagal memerantarai perjanjian yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan politik di Libanon karena pembunuhan pada 2005 atas mantan perdana menteri Rafik al-Hariri, demikian diumumkan oleh politikus Kristen Libanon Michel Aoun, Selasa. Kedua negara itu, yang mendukung dua kamp yang bersaing, telah bekerja sejak Juli lalu untuk menenangkan perselisihan terkait penyelidikan yang didukung PBB terhadap pembunuhan Hariri yang telah melumpuhkan Libanon dan menumbuhkan kembali kekhawatiran akan konflik sektarian.
Satu sumber dalam kelompok yang dipimpin Hizbullah mengatakan gerakan Syiah tersebut dan sekutunya minta agar kabinet bertemu dan menghentikan kerja sama Libanon dengan pengadilan dukungan PBB itu. Sumber kelompok yang membentuk bagian pemerintah yang rapuh itu berbicara setelah pengumuman Aoun. "Jika keputusan itu tidak diambil, kami akan mundur dari pemerintah," kata sumber itu. Hizbullah dan sekutunya akan membutuhkan satu menteri lagi untuk menarik diri guna menjatuhkan pemerintah.
Aoun, sekutu politik Hizbullah, menyatakan prakarsa Saudi dan Suriah "telah berakhir tanpa hasil". Ia menyalahkan para pendukung Perdana Menteri Saad al-Hariri -- putera pemimpin yang dibunuh itu -- karena kebuntuan tersebut. "Tim PM Saad al-Hariri tidak menanggapi upaya (Saudi dan Suriah) dan kita mencapai jalan buntu," ujar Aoun pada konferensi pers yang disiarkan oleh televisi.
Beberapa diplomat memperkirakan sejumlah anggota Hizbullah akan disebutkan namanya dalam rancangan dakwaan, yang penuntut pengadilan itu mungkin akan kirim ke seorang hakim pra-peradilan akhir bulan ini. Hizbullah telah membantah terlibat dalam pemboman 2005 itu. Kelompok Syiah garis keras itu mengecam penyelidikan tersebut sebagai "proyek Israel" dan mendesak Hariri untuk menolak penemuannya.
Delegasi para menteri Hizbullah serta sekutu Syiah dan Kristen-nya telah bertemu dengan Presiden Michel Suleiman untuk membicarakan penemuan "jalan keluar dari krisis itu", kata Aoun. "Kami telah meminta sidang kabinet mendesak untuk mengambil keputusan guna menghentikan dana pengadilan itu dan menarik hakim Libanon serta membatalkan memorandum persefahaman (MoU) dengan pengadilan tersebut," sumber dalam kelompok pimpinan Hizbullah itu mengatakan setelah pembicaraan tersebut.
Pengumuman Aoun tersebut tiba empat hari setelah Saad Hariri, seperti dikutip dalam satu wawancara dengan sebuah surat kabar, mengatakan prakarsa Saudi-Suriah itu "lengkap dan menunggu pelaksanaan", tapi itu akan mendorong Hizbullah dan sekutunya untuk melakukan langkah pertama.
Okab Sakr, seorang politikus yang dekat dengan Hariri, menyatakan belum ada pernyataan dari Arab Saudi atau Suriah mengenai status prakarsa mereka, dan bahwa Hariri dan Sulaiman akan meneruskan upaya "untuk memecahkan krisis itu".
Ikuti Whatsapp Channel Republika