REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO--Kabinet Jepang mundur pada Jumat (14/1), kata para anggota kabinet, menjelang langkah Perdana Menteri Naoto Kan yang akan memilih beberapa wajah baru guna membantu percepatan reformasi fiskal dan kebijakan perdagangan bebas. Kan, yang tengah berjuang menghadapi lemahnya dukungan terhadap dirinya, sebelumnya mengatakan bahwa ia akan mengubah beberapa anggota kabinet dan kepemimpinan dari Partai Demokratik Jepang (DPJ) menjelang masa sulit di parlemen selama 150 hari yang akan dimulai bulan ini.

Perdana Menteri itu akan mengangkat mantan menteri keuangan konservatif berusia 72 tahun, penasihat fiskal Kaoru Yosano, sebagai menteri kebijakan fiskalnya yang baru, yang juga akan menempatkannya untuk urusan pajak dan kesejahteraan sosial, menurut laporan beberapa media. Ia akan bertugas untuk menyeimbangkan kas negara di Jepang, karena angka pinjaman publik saat ini berjumlah dua kali lipat dari 5 triliun dolar serta cepatnya penuaan penduduk akan lebih menempatkan tekanan terhadap kebutuhan publik.

Kan juga akan mengganti Menteri Perdagangan Akihiro Ohata yang enggan untuk mendorong inisiatif perdana menteri untuk bergabung dengan Kemitraan Trans Pasifik yang disokong AS dan dibincangkan oleh sembilan negara. Keanggotaan dalam traktat perdagangan itu kini semakin tajam dengan dukungan kuat dari lobi kelompok industri Jepang, namun ditentang secara politis oleh kelompok petani yang khawatir akan banjirnya barang impor yang murah, terutama beras.

Sementara pos menteri luar negeri, menteri keuangan, dan menteri pertahanan akan dipertahankan dalam kabinet baru, yang dijadwalkan akan diumumkan pada siang hari dan dilantik oleh Kaisar Akihito pada malamnya, menurut laporan beberapa media. Para analis mengatakan keputusan perdana menteri itu dipicu oleh dorongan dari kalangan oposisi konservatif, yang mengancam akan menahan pembiayaan tagihan terhadap anggaran krusial kecuali Kan memecat dua anggota kabinetnya yang sempat melancarkan kritik terhadapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika