REPUBLIKA.CO.ID, PARIS--Prancis pada Sabtu (15/1) menyerukan pemilihan yang bebas dilakukan secepat mungkin di Tunisia serta mengatakan mereka telah mengambil langkah dalam memblokir perpindahan kekayaan Tunisia yang mencurigakan di Prancis.
"Prancis telah mengambil langkah penting untuk memastikan perpindahan keuangan mencurigakan pada kekayaan Tunisia di Prancis yang telah diblokir secara administratif," kata pernyataan kantor Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy.
"Prancis siap menerima segala permintaan tolong untuk memastikan berjalannya proses demokratis dalam model yang tak terbantahkan", kata pernyataan tersebut yang diumumkan setelah Sarkozy menemui sejumlah menteri penting yang membicarakan tentang Tunisia di kantornya.
Presiden Tunisia yang menjabat selama lebih dari 23 tahun, Zine Al Abidine Ben Ali melarikan diri dari negara bekas jajahan Prancis menuju Arab Saudi pada Jumat setelah menghadapi unjuk rasa besar-besaran dan kemudian Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi mengambil alih sebagai pengganti presiden.
Dewan Konstitusi Tunisia mengatakan pada SAbtu bahwa konstitusi membutuhkan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.