Selasa 25 Jan 2011 09:39 WIB

Giliran Peru Akui Negara Palestina

Para aktivis \
Foto: AP
Para aktivis \"Viva Palestina\" mengibarkan bendera Palestina dalam konferensi pers di Kairo, Mesir (foto dokumentasi).

REPUBLIKA.CO.ID, LIMA - Peru, Senin, mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, bergabung dengan gelombang pengakuan negara-negara Amerika Latin terhadap Palestina baru-baru ini.

"Pada hari ini pemerintah berkomunikasi dengan dutabesar Palestina di Lima mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat," kata Menteri Luar Negeri Peru, Jose Antonio Belaunde.

Brasil memimpin gerakan untuk mengakui Palestina akhir tahun lalu. Sejak itu telah bergabung pula Argentina, Bolivia, Chili, Ekuador, Guyana dan Uruguay.

Seorang pejabat Israel awal bulan ini mengabaikan pengakuan terhadap Palestina oleh negara-negara Amerika Latin sebagai "sikap tidak berguna dan kosong karena tidak akan mengubah apa-apa." Tetapi dengan perundingan damai terhenti, Palestina mengatakan mereka mempertimbangkan opsi-opsi diplomatik baru dan menyambut pengakuan itu.

Belaunde tidak mengatakan apakah Peru mengakui perbatasan Palestina, hanya mengatakan bahwa rincian keputusan akan dikeluarkan mendatang. "Peru sejak 1947 mempertahankan sikapnya di PBB bahwa harus ada sebuah negara Israel, dengan batas-batas yang aman, dengan sebuah negara Palestina," katanya.

"Itu sudah menjadi sikap Peru yang telah dipelihara secara permanen." Belaunde juga menekankan bahwa pengumuman Senin itu bukan hasil "tekanan dari kedua pihak."

Brazil dan beberapa negara Amerika Selatan lainnya telah mengakui Palestina dengan perbatasan tahun 1967, termasuk Jerusalem timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza, tanah mereka yang diduduki oleh Israel dalam Perang Enam Hari.

Israel mencaplok Jerusalem timur yang kebanyakan berpenduduk Arab. Tindakan itu tidak pernah didukung oleh masyarakat internasional atau rakyat Palestina, yang berharap untuk mendirikan ibu kota negara masa depan mereka sendiri di sana.

Perundingan perdamaian Israel-Palestina yang didukung AS terakhir mengalami jalan buntu pada September 2010 ketika moratorium terbatas mengenai pembangunan permukiman Israel di wilayah Arab yang diduduki.

sumber : Antara/AFP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement