REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia dipandang perlu menyiapkan rencana darurat (contingency plan) bagi WNI yang berada di Mesir, kata pengamat Hubungan Internasional Hariyadi Wiryawan di Jakarta, Senin. "Pemerintah perlu membuat rencana darurat karena harus ada asumsi mengenai keadaan yang membahayakan WNI di Mesir, perlu dipikirkan dan disosialisasikan cara untuk menyelamatkan WNI," kata Hariyadi yang juga Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu.
Ia menyebutkan karena upaya Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk menenangkan rakyatnya gagal, maka kemungkinan kerusuhan dapat terus bergulir. "Karena wilayah darat perbatasan Mesir sulit ditembus yaitu sebelah timur ada Gaza yang telah menutup perbatasannya pada Minggu sementara di barat ada Libya dan di selatan ada Sudan, maka rencana penyelamatan mungkin dilakukan lewat udara," tambahnya.
"Bila sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pesawat langsung, maka dapat berkoordinasi dengan negara-negara besar yang dapat mengeluarkan warganya dari Mesir seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis atau Jerman," jelasnya.
Ia menegaskan jangan sampai Indonesia terlambat bertindak untuk mengungsikan WNI dari Mesir. Presiden SBY sendiri sudah membentuk Satuan Tugas Evakuasi yang dipimpin oleh Hassan Wirajuda untuk melakukan evakuasi WNI dari Mesir.
Tim pendahulu evakuasi rencananya akan berangkat malam ini (31/1) untuk mengatur segala sesuatu demi mengawali tahap awal evakuasi ribuan warga negara Indonesia yang berada di Mesir. Prioritas evakuasi tahap awal ini adalah anak-anak dan perempuan yang jumlahnya mencapai sekitar 1.200 orang. Namun demikian, jumlah ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan situasi di Mesir.
Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Tatang Budie Utama Razak, terdapat 23 posko bagi WNI di Mesir. "20 posko berada di luar kedutaan, satu di KBRI, satu di sekolah Indonesia dan satu lagi di kantor Pelayanan Konsuler di Nasr City," katanya.
Pihak KBRI di Kairo menurutnya sudah melakukan tindakan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku untuk situasi darurat yaitu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, menyediakan logistik bagi WNI dan akhirnya melakukan evakuasi. "Walau ada juga WNI yang tidak ingin pulang dan hanya mencari tempat yang aman saja," tambahnya.
Namun ia menolak opsi untuk mengevakuasi WNI ke KBRI terdekat di negara lain karena dapat menimbulkan masalah baru. Ia juga mengatakan bahwa Kemlu sudah mengeluarkan "travel advisory" agar warga Indonesia menunda kunjungan ke Mesir. Data terakhir Kementerian Luar Negeri menyebutkan, warga negara Indonesia yang berada di Mesir sebanyak 6.149 orang, terdiri atas 4.297 mahasiswa, 1.002 tenaga kerja, dan staf KBRI serta keluarganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika