REPUBLIKA.CO.ID,Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi utama Mesir menolak spekulasi bahwa negara itu akan menghadapi kekacauan jika Presiden Hosni Mubarak mundur.

"Beberapa orang berpikir jika presiden meninggalkan negara itu, akan ada gejolak di Mesir. Menurut Konstitusi, ketua Mahkamah Agung dapat menggantikan presiden. Selain itu, pemerintah sementara dapat menangani urusan negara sampai parlemen, presiden baru dan anggota dewan kota terpilih," kata seorang juru bicara Ikhwanul Muslimin, Jamal Nassar kepada Press TV Kamis (3/2).

Dia lebih jauh mengatakan bahwa pengunduran diri Mubarak adalah tuntutan publik dengan suara bulat. "Semua orang yang berada di Tahrir Square atau di tempat lain memiliki satu tuntutan yang sama. Mereka ingin Presiden Hosni Mubarak untuk mundur. Tapi sayangnya Mubarak tetap mempertahankan kekuasaannya," jelas Nassar.

Ia menuturkan, Ikhwanul Muslimin akan bekerja sama dengan partai politik lain untuk mengeluarkan Mesir dari krisis. "Ikhwanul Muslimin bekerja sama dengan Mohamed ElBaradei dan partai politik lain untuk mengeluarkan Mesir dari krisis, yang telah diciptakan oleh rezim Mubarak. Kelompok ini tidak tertarik pada kekuasaan. Yang penting bagi kita adalah kepentingan rakyat Mesir," tambahnya. IRIB/RM

Ikuti Whatsapp Channel Republika