REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO - Pendukung Presiden Hosni Mubarak menuduh media asing telah mengobarkan protes anti-pemerintah di seluruh Mesir. Mereka pun melakukan sweeping terhadap wartawan asing.
Pendukung Mubarak mensasar wartawan asing. Mereka mengecam dan menjarah para wartawan yang ditemui. Demonstran pro-Mubarak itu menuduh media asing telah mengobarkan api protes terhadap pemerintah.
Selagi polisi ditarik mundur dari jalanan selama beberapa hari awal pekan ini, para demonstran dengan bebas mengekspresikan kemarahannya terhadap Mubarak. Hal ini belum pernah terjadi. Namun, pada Kamis (3/2), para petugas berpakaian preman turun ke jalanan dan mengancam orang-orang yang berbicara kepada wartawan. Ini adalah tanda-tanda para polisi itu telah kembali.
Seorang demonstran berbicara dengan VOA jauh dari jalanan. Ia mengatakan demonstrasi telah berlangsung terlalu jauh untuk dihentikan. Da berniat untuk kembali ke lapangan dan melanjutkan protes.
Demonstran lainnya mengatakan,"Kami orang Mesir. Kami berhati berani. Kami harus raih kebebasan kami. Ini adalah 30 tahun tanpa kebebasan di Mesir."
Aparat keamanan Mesir menangkap sejumlah demonstran. Sementara, bentrokan antara pendukung Mubarak dan demonstran anti-Mubarak terus memanas. Kekerasan terakhir telah menewaskan sedikitnya lima orang dan ratusan orang cedera.
Penangkapan ini menyusul kekerasan yang sungguh sengit antara pendukung Mubarak dan anti-Mubarak. Mereka saling berkelahi dengan tongkat, batu, dan bom bensin. Rentetan tembakan senjata terus berlanjut. Kekerasan itu menandai perubahan dramatis yang sebelumnya adalah demonstrasi damai awal pekan ini.
Perdana Menteri Mesir, Ahmed Shafik, tampil di televisi pemerintah untuk meminta maaf atas kekerasan. Ia membantah keterlibatan pemerintah dalam bentrokan.
Para demonstran anti-pemerintah tidak dapat menerima. Mereka menuduh pemerintah mendorong atau setidaknya membiarkan para demonstran pendukung Mubarak masuk dan menyerang para demonstran anti-pemerintah ke lapangan Tahrir di pusat kota Kairo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
