REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK--Thailand dan Kamboja akan menyelesaikan sengketa perbatasannya secara bilateral, meskipun ada rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB pekan depan, kata seorang pejabat kementerian luar negeri Thailand, Rabu. Sekretaris Menteri Luar Negeri Thailand, Chavanont Intarakomalyasut mengatakan kepada Xinhua melalui telepon bahwa ada kemungkinan pembicaraan bilateral berlanjut. Thailand dan Kamboja juga akan bertemu secara terpisah di sela-sela pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin di New York.
"Menteri Luar Negeri Kasit Piromya akan bertolak ke New York pada Senin untuk sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong dan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)," katanya. Ia mengatakan ketiga menteri luar negeri itu kemudian akan menjelaskan konflik perbatasan Thailand - Kamboja kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.
"Rapat itu dimaksudkan untuk berbagi informasi tentang konflik dan perwakilan Thailand akan memberikan informasi sehingga (Dewan Keamanan PBB) akan mengerti situasinya," kata Chavanont.
Marty, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, pada Selasa telah bertemu Kasit di Bangkok setelah menjumpai Hor Namhong di Kamboja pada Senin.
Ketua ASEAN itu mengatakan ASEAN akan mendukung agar kedua negara menggelar pembicaraan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan keduanya melalui mekanisme bilateral. Masih dalam konteks perkembangan yang sama, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bukova, pada Selasa menyampaikan keinginannya untuk mengirim sebuah misi yang akan menyelidiki kondisi Kuil Preah Vihear Temple, yang dinobatkan sebagai Warisan Dunia pada 2008.
Ia juga meminta kedua pihak yang bersitegang untuk menahan diri dalam menghadapi isu perbatasan itu. Baku tembak antara tentara Thailand dan Kamboja terjadi di sebuah titik perbatasan di provinsi timur laut Thailand, Si Sa Ket, pada Jumat lalu, yang diikuti dengan baku tembak susulan juga dilaporkan terjadi pada Senin pagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika