Kamis 10 Feb 2011 13:40 WIB

Bubarkan Kabinet, PM Pakistan Bentuk Kabinet Baru

Bendera Pakistan
Bendera Pakistan

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAF - Perdana Menteri Pakistan Yusuf Raza Gilani pada Rabu membubarkan kabinetnya tidak lama setelah semua menteri federal menyerahkan surat pengunduran diri mereka demi meningkatkan citra pemerintahannya. Gilani akan membentuk kabinet baru dalam jumlah lebih kecil dalam beberapa hari kata pejabat terkait.

PM Gilani mengumumkan pembubaran itu pada rapat kabinet terakhir yang disiarkan langsung oleh televisi pemerintah. "Ini adalah rapat terakhir kabinet," kata PM Gilani. Ia memuji kinerja semua menteri dalam tiga tahun jabatan mereka dan mengatakan kabinet sudah melakukan beberapa keputusan penting termasuk menerima amandemen penting dalam konstitusi.

Gilani tidak memberikan alasan dibalik pembubaran kabinet namun analis politik mengatakan bahwa tuduhan korupsi yang dilakukan beberapa menteri oleh partai oposisi dan media telah memicu tindakan itu. Jumlah anggota kabinet yang besar yaitu sebanyak 62 menteri juga dikritik oleh pihak oposisi.

Laporan menunjukkan bahwa donor internasional termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengajukan keberatan atas jumlah kabinet yang besar. Analis juga mengatakan pemerintah diminta untuk mengurangi jumlah anggota kabinet berdasar pada ketentuan dalam butir konstitusi penting yang diamandemen tahun lalu.

Beberapa kementerian federal juga dihapuskan dan diberikan kepada pemerintah provinsi. Pekan lalu, partai berkuasa Partai Rakyat Pakistan (PPP) pendukung Presiden Asif Ali Zardari mendorong PM Gilani untuk membubarkan kabinet dan membentuk kabinet yang lebih kecil.

Sumber yang dekat dengan PPP mengatakan beberapa menteri di kabinet sebelumnya akan masuk ke dalam kabinet baru berdasar atas kinerja mereka sebelumnya. Menteri-menteri yang kinerjanya kurang baik tidak akan mendapatkan jabatan, kata sumber itu.

PM Gilani juga mencoba untuk membujuk dua kelompok bekas sekutunya untuk kembali ke kabinet yang tadinya menarik menteri mereka karena perbedaan kebijakan dengan pemerintah. Laporan mengatakan bahwa menteri baru tampaknya lebi mendominasi kabinet baru.

sumber : Antara-IRNA-OANA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement