REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ketegangan antara Kamboja dan Thailand terkait perbatasan kedua negara bukan kegagalan kawasan. "Kami ingin menekankan rencana pertemuan Menlu Marty Natalegawa pada 14 Februari dengan Dewan Keamanan PBB jangan ditafsirkan sebagai kegagalan di tingkat kawasan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (11/2).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN selama 2011 sedang melakukan upaya dalam 'banyak koridor' yang berlangsung secara bersamaan di tingkat global, regional serta bilateral.
"Jadi upaya yang dilakukan oleh Menlu RI berjalan secara bersamaan, bukan berurutan, pada tingkat bilateral, regional dan global dan bersifat saling mendukung untuk mencapai situasi yang kondusif," kata Michael Tene.
Michael menjelaskan bahwa Menlu Marty Natalegawa dijadwalkan akan menghadiri undangan Sidang DK PBB di New York untuk membahas penyelesaian konflik Thailand-Kamboja, pada 13-14 Februari 2011.
Usaha yang dilakukan Menlu RI, sebagai ketua ASEAN, merupakan upaya pertama kali di tingkat kawasan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik antara kedua negara yang merupakan anggota ASEAN, katanya.
Ia menambahkan pendekatan yang sedang berlangsung, antara lain upaya regional dengan kapasitasnya sebagai ketua ASEAN. Kemudian di tingkat global, upaya yang dilakukan yakni pertemun di depan DK PBB bersama dengan Menlu Kamboja dan Thailand.
Jubir memaparkan bahwa hasil kunjungan bilateral Menlu RI untuk bertemu Menlu Thailand dan Kamboja pada 8-9 Februari lalu menunjukkan impresi kuat bahwa kedua negara ingin menyelesaikan permasalahan secara damai.
"Gencatan senjata yang masih berlangsung meski masih tergolong rentan, diharapkan dapat bertahan lama supaya dapat dialog dapat berjalan untuk mencapai penyelesaian," kata Michael.
Ikuti Whatsapp Channel Republika